LAKI Soppeng Soroti Mutasi 222 Pejabat: "Jangan Sekadar Tanpa Nonjob, Pastikan The Right Man on The Right Place"

Soppeng, Kabartujuhsatu.news,– Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 222 pejabat administrator, pengawas, kepala sekolah, hingga kepala UPTD Puskesmas pada Rabu (8/7/2026) oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menjadi babak baru dalam perjalanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Mutasi perdana dalam skala besar di era kepemimpinan pasangan Suwardi Haseng–Selle KS Dalle itu menyita perhatian publik. Selain menjadi langkah strategis untuk menggerakkan roda pemerintahan, kebijakan tersebut juga menghadirkan pesan politik yang cukup kuat, yakni komitmen membangun birokrasi yang lebih solid pasca-Pilkada.

Salah satu pernyataan yang paling menjadi sorotan adalah komitmen Bupati yang menegaskan bahwa tidak ada pejabat yang dinonjobkan dalam mutasi kali ini. Bahkan, lima pejabat yang sebelumnya pernah dinonaktifkan pada periode pemerintahan sebelumnya justru dikembalikan ke dalam struktur pemerintahan dan diberi kehormatan mewakili prosesi pengambilan sumpah.

Langkah tersebut dinilai sebagai simbol rekonsiliasi birokrasi sekaligus upaya meredam sekat-sekat politik yang selama ini kerap memengaruhi profesionalisme aparatur sipil negara.

Namun, di balik apresiasi tersebut, DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Soppeng mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah mutasi tidak cukup diukur dari tidak adanya pejabat yang kehilangan jabatan.

Menurut Ketua DPC LAKI Kabupaten Soppeng, Hamka, SH., yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap pejabat ditempatkan berdasarkan kompetensi, integritas, pengalaman, serta kemampuan menjalankan tugas sesuai kebutuhan organisasi.

"Mutasi merupakan hak prerogatif kepala daerah. Namun, dalam pelaksanaannya tetap harus mengedepankan sistem merit, objektivitas, dan kepentingan pelayanan publik. Jangan sampai semangat tidak ada nonjob justru mengabaikan prinsip the right man on the right place," ujarnya. Kamis (9/7/2026). 

LAKI menilai keputusan Bupati mengembalikan sejumlah pejabat yang sebelumnya dinonaktifkan merupakan langkah yang patut diapresiasi selama dilandasi pertimbangan profesional.

Kebijakan tersebut dinilai dapat menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif, menghilangkan rasa khawatir di kalangan ASN, sekaligus mempercepat konsolidasi pemerintahan baru.

Selain itu, keputusan menghadirkan seluruh Kepala Desa dan Lurah dalam prosesi pelantikan juga dianggap sebagai strategi yang cukup cerdas.

Dengan mempertemukan pejabat baru bersama para pimpinan wilayah sejak awal, koordinasi lintas sektor diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak lagi terhambat oleh ego sektoral.

Meski demikian, LAKI menegaskan bahwa pengawasan terhadap kebijakan mutasi harus tetap dilakukan secara objektif.

Menurut Hamka, organisasi antikorupsi memiliki tanggung jawab moral memastikan seluruh proses penempatan jabatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan juga diperlukan agar rotasi jabatan benar-benar menjadi instrumen meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar akomodasi kepentingan tertentu.

"Kami akan menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan konstruktif. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang," katanya.

LAKI juga menilai mutasi kali ini baru merupakan langkah awal karena baru menyentuh pejabat administrator dan pengawas.

Tantangan sesungguhnya, menurut mereka, akan terlihat ketika Pemerintah Kabupaten Soppeng melakukan penyegaran pejabat tinggi pratama atau Eselon II yang memegang kendali kebijakan strategis pada setiap perangkat daerah.

Proses tersebut diharapkan berlangsung secara terbuka, profesional, serta mengedepankan hasil asesmen kompetensi sehingga mampu menghasilkan pimpinan organisasi perangkat daerah yang benar-benar memiliki kapasitas.

DPC LAKI Soppeng juga mengingatkan bahwa rotasi jabatan merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Stagnasi jabatan yang berlangsung terlalu lama berpotensi melahirkan hubungan yang tidak sehat antara penyelenggara pemerintahan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Karena itu, penyegaran organisasi harus dimaknai sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas birokrasi sekaligus membangun budaya kerja yang lebih profesional.

Mutasi terhadap 222 pejabat menjadi modal awal bagi pemerintahan Suwardi Haseng–Selle KS Dalle untuk mewujudkan birokrasi yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak akan diukur dari meriahnya prosesi pelantikan ataupun tidak adanya pejabat yang nonjob.

Masyarakat akan menilai dari seberapa cepat pelayanan publik membaik, seberapa efektif program pemerintah dijalankan, serta seberapa kuat komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Bagi DPC LAKI Kabupaten Soppeng, komitmen "tanpa nonjob" merupakan awal yang baik. Akan tetapi, komitmen tersebut harus dibarengi dengan konsistensi menempatkan pejabat sesuai kapasitas, integritas, dan rekam jejaknya.

Sebab pada akhirnya, birokrasi yang kuat bukan dibangun oleh banyaknya pejabat yang dilantik, melainkan oleh kualitas kepemimpinan, integritas aparatur, dan keberpihakan kebijakan kepada kepentingan masyarakat.

(Redaksi/DPC LAKI Kabupaten)