Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Persoalan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Soppeng kembali menjadi sorotan. Ketua LSM Lidik, Gasali Makkaraka, menilai kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan distribusi semata, tetapi juga berkaitan dengan masalah mendasar di sektor pertanian, yakni keterbatasan pasokan air irigasi.
Menurut Gasali, ketika petani kesulitan memperoleh air untuk mengairi sawah, sebagian memilih menggunakan mesin pompa yang membutuhkan bahan bakar maupun sumber energi lainnya. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi meningkatkan kebutuhan elpiji 3 kilogram di lapangan sehingga berdampak pada ketersediaan gas bersubsidi bagi masyarakat. Ia mendorong pemerintah untuk menelaah hubungan tersebut dan mengambil langkah penanganan yang tepat.
Gasali menegaskan bahwa salah satu upaya yang harus segera dilakukan adalah mengoptimalkan peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam mengatur pembagian air secara adil dan efektif. Menurutnya, pengelolaan air yang baik dapat meminimalkan konflik di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa persoalan perebutan air bukan sekadar masalah teknis, tetapi pernah memicu konflik serius yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Karena itu, pengaturan distribusi air harus menjadi perhatian bersama agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Selain itu, Gasali meminta Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Pertanian dan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di tingkat Desa agar lebih proaktif melakukan pendampingan kepada petani. Ia menilai persoalan kekurangan air bukanlah hal baru karena hampir setiap tahun menjadi keluhan masyarakat.
"Jangan sampai masalah seperti ini terus berulang setiap tahun. Dinas Pertanian seharusnya memiliki inisiatif untuk menyiapkan langkah antisipasi dan solusi jangka panjang, bukan hanya bergerak ketika persoalan sudah terjadi," ujarnya. Kamis malam (16/7/2026).
Gasali juga mendesak pemerintah agar segera menyusun solusi konkret dalam mengatasi krisis air pertanian. Menurutnya, jika persoalan air tidak segera ditangani, dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor, termasuk terhadap ketersediaan gas elpiji 3 kilogram yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Menurutnya, DPRD Kabupaten Soppeng juga memiliki peran penting melalui fungsi penganggaran untuk mendukung program-program pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan air irigasi.
"DPRD harus memberikan dukungan penuh melalui penganggaran sehingga program yang dirancang pemerintah daerah dapat berjalan maksimal. Penanganan persoalan air harus menjadi tanggung jawab bersama demi kepentingan petani dan masyarakat," tegas Gasali.
Ia berharap seluruh pihak dapat duduk bersama mencari solusi yang berkelanjutan agar persoalan kekurangan air maupun kelangkaan elpiji bersubsidi tidak lagi menjadi masalah yang terus berulang di Kabupaten Soppeng.
(Red)
