Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Seorang petani berinisial Alimuddin (68) dilaporkan meninggal dunia setelah diduga terlibat perkelahian dengan sesama petani di Kampung Libukan, Lingkungan Libukan, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, pada Rabu (15/7/2026) sekitar pukul 07.40 WITA.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laporan petugas di lapangan, peristiwa tersebut diduga dipicu oleh perselisihan mengenai pembagian air irigasi untuk areal persawahan. Perselisihan yang awalnya berkaitan dengan pengaturan aliran air disebut berkembang menjadi perkelahian.
Korban diketahui bernama Alimuddin, berusia 68 tahun, berprofesi sebagai petani, dan berdomisili di Kampung Launga, Lingkungan Appanang, Kelurahan Appanang. Sementara itu, pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut adalah Safaruddin (44), yang juga berprofesi sebagai petani dan beralamat di Kampung Laongan, Lingkungan Appanang, Kelurahan Appanang.
Menurut informasi awal, pelaku diduga meminta aliran air kepada korban untuk mengairi sawahnya. Namun, permintaan tersebut tidak disetujui oleh korban sehingga memicu perselisihan. Situasi kemudian diduga berubah menjadi perkelahian yang mengakibatkan korban mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia.
Peristiwa tersebut segera mendapat perhatian aparat yang kemudian melakukan penanganan di lokasi kejadian. Sejumlah petugas melakukan pengamanan serta mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui kejadian untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
Hingga berita ini ditulis, pihak berwenang masih mendalami kronologi secara menyeluruh guna memastikan penyebab pasti dan proses hukum yang akan ditempuh.
Pada pukul 11.59 WITA, keluarga korban melaksanakan prosesi persemayaman. Kegiatan tersebut berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar dengan pengamanan dari aparat di lokasi.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya penyelesaian perselisihan secara damai, terutama dalam pengelolaan sumber daya pertanian seperti pembagian air irigasi yang kerap menjadi kebutuhan bersama.
Masyarakat diharapkan tetap mengedepankan musyawarah serta menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
(Red)
