Oleh: Novita Sari Yahya
Ketika masih kecil, hampir setiap minggu ayah mengajak kami ke pantai atau ke sungai. Kami bermain di ombak, mandi di sungai, menangkap ikan, dan menikmati keindahan alam. Saat itu saya belum memahami bahwa di balik sosok ayah yang sederhana tersimpan perjalanan hidup yang luar biasa. Baru ketika dewasa saya menyadari bahwa kecintaan saya kepada alam, kegemaran membaca, dan keberanian berpikir kritis merupakan warisan yang ditanamkan ayah sejak masa kanak-kanak.
Ayah saya adalah seorang pembaca yang tekun. Hampir setiap hari ia membaca surat kabar. Saya terbiasa terbangun oleh alunan musik klasik yang diperdengarkannya. Kami sering menonton film perang dan koboi bersama. Yang paling saya kagumi, ia hampir tidak pernah memarahi anak-anaknya. Kesabaran, kedisiplinan, dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan membentuk karakter saya hingga hari ini.
Pada usia 21 tahun, ayah bergabung dengan Tentara Mahasiswa PPRI dan ikut bertempur di hutan-hutan Sumatra. Pengalaman itulah yang kemudian membuat saya tertarik mempelajari sejarah bangsa, terutama sejarah yang sering disederhanakan atau hanya diceritakan dari satu sudut pandang.
Dalam historiografi resmi Pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun, PRRI dikategorikan sebagai pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Namun, berbagai penelitian sejarah yang terbit setelah era Reformasi menunjukkan bahwa latar belakang PRRI jauh lebih kompleks. Banyak sejarawan menjelaskan bahwa sebagian besar pemimpin PRRI tetap menyatakan mengakui Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka menuntut pembaruan kehidupan politik nasional, pemerintahan yang lebih demokratis, hubungan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan daerah, serta pelaksanaan cita-cita kemerdekaan yang mereka anggap mulai menyimpang.
Lahirnya PRRI tidak dapat dipisahkan dari situasi politik Indonesia pada akhir 1950-an. Banyak daerah merasa pembangunan terlalu terpusat di Jakarta. Daerah-daerah penghasil sumber daya alam menilai pembagian hasil pembangunan belum berlangsung secara adil. Di sisi lain, muncul kekhawatiran terhadap semakin kuatnya sentralisasi kekuasaan, melemahnya demokrasi parlementer, dan meningkatnya ketegangan politik nasional. Setelah berbagai upaya penyelesaian politik tidak menghasilkan kesepakatan, PRRI diproklamasikan pada 15 Februari 1958. Pemerintah pusat kemudian menetapkannya sebagai pemberontakan dan melancarkan operasi militer untuk memulihkan kewibawaan negara. Konflik tersebut meninggalkan luka yang mendalam, khususnya bagi masyarakat Sumatra Barat.
Sebagai orang Minangkabau, saya memahami bahwa tradisi masyarakat kami adalah tradisi berpikir, bermusyawarah, dan menghargai pendidikan. Tidak mengherankan apabila Minangkabau melahirkan banyak tokoh nasional di bidang pendidikan, pemerintahan, hukum, kedokteran, dan perjuangan kemerdekaan. Salah satu pusat perkembangan intelektual tersebut adalah Koto Gadang, sebuah nagari yang sejak masa Hindia Belanda dikenal menghasilkan banyak dokter, guru, birokrat, dan pemimpin bangsa.
Saya memiliki ikatan sejarah dengan perjalanan tersebut. Saya adalah cicit Jahja Datoek Kajo, seorang tokoh masyarakat Koto Gadang yang dikenal memberikan perhatian besar terhadap kemajuan pendidikan. Beliau termasuk tokoh yang mendukung Studentenfonds Koto Gadang, yaitu dana pendidikan yang dibentuk untuk membantu putra-putri Minangkabau melanjutkan pendidikan tinggi pada masa Hindia Belanda. Kehadiran Studentenfonds menjadi salah satu contoh kuat semangat gotong royong masyarakat Minangkabau dalam membangun sumber daya manusia melalui pendidikan.
Atas jasa dan pengabdiannya kepada masyarakat, nama Jahja Datoek Kajo juga dikenang oleh masyarakat Koto Gadang. Penghormatan tersebut menunjukkan bahwa perjuangan tidak selalu diwujudkan melalui medan perang. Memperjuangkan pendidikan, membuka kesempatan belajar, dan membangun kualitas generasi muda merupakan bentuk pengabdian yang memiliki nilai yang sama pentingnya bagi kemajuan bangsa.
Semangat pengabdian itu berlanjut pada generasi berikutnya. Kakek saya, Dr. Sagaf Yahya, putra Jahja Datoek Kajo, mengabdikan dirinya dalam pemerintahan dan dikenal sebagai Residen pertama Provinsi Jambi pada masa awal pembentukan pemerintahan setelah kemerdekaan. Beliau turut berperan dalam membangun administrasi pemerintahan di daerah dan melanjutkan nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat yang diwariskan keluarganya.
Sebagai cucu Dr. Sagaf Yahya dan cicit Jahja Datoek Kajo, saya memandang bahwa perjuangan keluarga kami tidak berhenti pada satu generasi. Jika dahulu mereka memperjuangkan pendidikan, pemerintahan yang baik, dan pembangunan masyarakat, maka pada masa kini saya berusaha melanjutkan semangat tersebut melalui literasi, penelitian, pendidikan, dan penulisan.
Saya percaya bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir. Kemerdekaan seharusnya menjadi jalan untuk melahirkan masyarakat yang berilmu, berintegritas, dan bermoral. Selama kebodohan, korupsi, ketidakadilan, dan kemunafikan masih ada, perjuangan membangun bangsa belum selesai.
Sebagai seorang perempuan, saya menyadari bahwa jalan yang saya tempuh tidak selalu mudah. Ada tekanan, ada penolakan, bahkan ada upaya membungkam suara. Namun saya percaya bahwa semangat perjuangan tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Warisan Jahja Datoek Kajo bagi saya bukan sekadar kebanggaan atas garis keturunan, melainkan tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan pendidikan, kejujuran, keadilan, dan kemajuan bangsa.
Saya tidak mengangkat senjata sebagaimana generasi terdahulu. Senjata saya adalah pena, buku, dan gagasan. Saya percaya bahwa tulisan dapat menjadi kekuatan untuk mengingatkan bangsa agar tidak melupakan sejarahnya, menghargai jasa para pendahulu, dan terus membangun Indonesia yang lebih adil, lebih cerdas, dan lebih bermartabat.
Referensi Sumber Primer
Etek, A., Mursyid, A. M., & Arfan, B. R. (2008). Kelah Sang Demang Jahja Datoek Kajo: Pidato Otokritik di Volksraad 1927–1939. Yogyakarta: LKiS.
Daftar Pustaka
Abdullah, T. (Ed.). (1977). Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Cribb, R., & Kahin, A. (Eds.). (2004). Historical Dictionary of Indonesia (2nd ed.). Lanham, MD: Scarecrow Press.
Feith, H. (1962). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Kahin, A. R. (1999). Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926–1998. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Kahin, A. R., & Kahin, G. McT. (1995). Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia. Seattle: University of Washington Press.
Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c.1200 (4th ed.). Stanford, CA: Stanford University Press.
Zed, M. (2004). Metodologi Sejarah. Padang: Universitas Negeri Padang Press.
Sumber Primer dan Arsip
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Koleksi Arsip Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Dewan Banteng, dan Operasi Militer Tahun 1958–1961. Jakarta: ANRI.
Arsip Pemerintah Provinsi Jambi. Dokumen Sejarah Pembentukan Pemerintahan Provinsi Jambi dan Pengangkatan Residen Pertama Provinsi Jambi. Jambi: Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
Arsip Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dokumen Dewan Banteng dan Perkembangan Politik Sumatera Barat Menjelang PRRI. Padang: Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Balai Adat Koto Gadang. Dokumentasi Sejarah Nagari, Tokoh-Tokoh Koto Gadang, dan Penghargaan Tokoh Masyarakat. Agam: Balai Adat Koto Gadang.
Etek, A., Mursyid, A. M., & Arfan, B. R. (2008). Kelah Sang Demang Jahja Datoek Kajo: Pidato Otokritik di Volksraad 1927–1939. Yogyakarta: LKiS.
Studentenfonds Koto Gadang. Arsip Dana Pendidikan Masyarakat Koto Gadang Masa Hindia Belanda. Agam: Dokumentasi Studentenfonds Koto Gadang.
