Medan, Kabartujuhsatu.news,– Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumatera Utara bersama 98 Resolution Network menyatakan dukungan terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan politik bertajuk "Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran" yang digelar di Medan, Jumat (26/6/2026).
Pernyataan itu menjadi respons atas dinamika politik nasional yang belakangan diwarnai berbagai kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Menurut Lintas 98 Sumut, demokrasi yang lahir dari Reformasi 1998 tidak cukup hanya menghadirkan kebebasan berpendapat dan keterbukaan politik, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat.
Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, mengatakan pihaknya menyampaikan pandangan tersebut berdasarkan pengamatan terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai mulai menyentuh sejumlah agenda penting Reformasi, khususnya pemberantasan korupsi, penataan sektor sumber daya alam, serta penguatan program-program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Kami tidak ingin terjebak dalam polarisasi politik. Apa yang kami sampaikan merupakan hasil pengamatan terhadap perkembangan yang terjadi. Menurut kami, ada sejumlah cita-cita Reformasi yang mulai diimplementasikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo," ujarnya.
Meski memberikan dukungan, Turman menegaskan bahwa sikap tersebut bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol yang selama ini menjadi bagian dari semangat gerakan Reformasi.
"Kami tetap akan mengawal jalannya pemerintahan. Dukungan tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan. Kritik dan masukan tetap diperlukan agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan berpihak kepada rakyat," katanya.
Sementara itu, Koordinator Kegiatan, Edison Marbun, menilai perjalanan Reformasi selama hampir tiga dekade perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurutnya, demokrasi politik yang berkembang sejak 1998 telah membuka ruang kebebasan yang luas, namun demokratisasi ekonomi masih menghadapi banyak tantangan.
Ia berpendapat bahwa ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan manfaat demokrasi belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
"Selama 28 tahun reformasi masih terdapat berbagai kekurangan. Demokrasi politik harus berjalan beriringan dengan demokratisasi ekonomi. Jika tidak, maka kesejahteraan rakyat sulit tercapai secara merata," ujarnya.
Menurut Edison, Indonesia perlu memperkuat konsep sosio-demokrasi, yaitu demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan politik, tetapi juga memastikan akses ekonomi yang lebih adil melalui pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Dalam kesempatan tersebut, Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network juga menyampaikan delapan sikap politik sebagai bentuk komitmen mereka terhadap arah pembangunan nasional.
Pertama, mendukung langkah pemerintah dalam memberantas korupsi, termasuk penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan rakyat. Kedua, mendukung pemberantasan korupsi pada sektor pengelolaan sumber daya alam dan kebocoran penerimaan negara.
Ketiga, mendukung penertiban kawasan hutan serta redistribusi lahan secara transparan kepada masyarakat. Keempat, mengawal pelaksanaan semangat antikorupsi dan efisiensi birokrasi agar tidak disalahgunakan.
Kelima, mendukung restrukturisasi APBN untuk memperkuat berbagai program kerakyatan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tetap mendorong evaluasi terhadap tata kelola pelaksanaannya.
Keenam, menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus tetap meningkat sesuai amanat konstitusi dan tidak dikurangi akibat pelaksanaan program MBG.
Ketujuh, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyampaikan kritik yang konstruktif tanpa menghambat pelaksanaan program-program strategis nasional.
Kedelapan, mendorong persatuan nasional dalam menghadapi tantangan geopolitik global dengan tetap menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.
Edison menegaskan bahwa dukungan yang diberikan bukan merupakan cek kosong kepada pemerintah. Menurutnya, gerakan Reformasi tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi seluruh kebijakan negara agar tetap berada di jalur kepentingan rakyat dan bebas dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan.
Pernyataan politik tersebut ditandatangani oleh 24 tokoh Lintas 98 Sumatera Utara, yakni Turman Simanjuntak, Ikhyar Harahap, Edison Marbun, Thomas Tarigan, Amru Siregar, Herianto, Nugroho Wicaksono, Victor A. Sinaga, Maruli Samosir, Jonni Silitonga, Charles Butar Butar, Ferdinan Tumanggor, Eky Raub, Indra, Hanafi, Indra Mada Ritonga, Yudhi Ramadhan, Batara Panjaitan, Mara Sakti Siregar, Suria Marlinta Sembiring, Maruli Wils Daryanto, Bendry Sagala, Usman Damanik, dan Indra Novindra.
Melalui deklarasi tersebut, Lintas 98 Sumut berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat pemberantasan korupsi, menjaga kedaulatan ekonomi nasional, serta tetap membuka ruang kritik yang sehat sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998. Dukungan tersebut, menurut mereka, berjalan beriringan dengan komitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
(RZ)
