Makassar, Kabartujuhsatu.news, Forum Mahasiswa Anti Korupsi Luwu Timur (FORMAK LUTIM) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mengambil peran lebih aktif dalam mengawal penanganan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Luwu Timur.
Desakan tersebut disampaikan melalui aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Kejati Sulsel, Jumat (26/6/2026). Dalam aksi itu, puluhan mahasiswa meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi.
Jenderal Lapangan FORMAK LUTIM, Putra, mengatakan korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan daerah karena menggerus hak masyarakat atas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
"Karena itu, setiap dugaan penyimpangan anggaran harus ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh berhenti pada proses administratif semata," tegas Putra saat membacakan pernyataan sikap.
Menurut FORMAK LUTIM, perhatian publik di Luwu Timur belakangan ini tertuju pada sejumlah perkara yang diduga mengandung unsur tindak pidana korupsi. Di antaranya dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis, dugaan penyimpangan pengadaan ambulans yang bersumber dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia, hingga berbagai dugaan penyimpangan anggaran lainnya yang dinilai layak menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurut FORMAK LUTIM, opini WTP merupakan instrumen audit yang penting dan patut dihormati, namun tidak dapat dimaknai sebagai jaminan bahwa suatu daerah bebas dari praktik korupsi.
"Masih ada pemerintah daerah yang tersandung kasus korupsi meski memperoleh opini WTP. Salah satunya kasus operasi tangkap tangan terhadap Bupati Muara Enim yang menjadi perhatian nasional karena diduga berkaitan dengan praktik suap terhadap oknum auditor untuk mempertahankan opini WTP di tengah adanya penyimpangan anggaran," ujar Putra.
Ia menilai peristiwa tersebut menjadi pelajaran bahwa integritas pengelolaan keuangan negara tidak cukup diukur dari hasil audit semata, tetapi juga dari keberanian aparat penegak hukum mengusut setiap dugaan penyimpangan secara objektif.
Atas dasar itu, FORMAK LUTIM meminta Kejati Sulsel mengambil alih supervisi serta melakukan pengawasan khusus terhadap seluruh perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani di Kabupaten Luwu Timur.
Mereka juga mendesak agar penyidikan dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis maupun pengadaan ambulans CSR PT Vale dipastikan berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari pengaruh politik maupun kepentingan ekonomi.
Selain itu, FORMAK LUTIM meminta aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat, mulai dari pelaksana teknis, penyedia barang dan jasa, pengambil keputusan, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut.
Mereka juga mendorong pendalaman terhadap berbagai proyek strategis dan program bernilai besar di Kabupaten Luwu Timur yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Tak hanya itu, FORMAK LUTIM meminta Kejati Sulsel memberi perhatian khusus terhadap proses dan substansi pengelolaan keuangan daerah yang mengantarkan Pemkab Luwu Timur memperoleh opini WTP. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak terdapat praktik yang mencederai integritas audit keuangan negara.
FORMAK LUTIM menegaskan opini WTP tidak boleh dijadikan tameng politik, alat pencitraan, maupun alasan untuk meredam kritik publik atau menghentikan proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi.
Di akhir pernyataannya, FORMAK LUTIM mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, pemuda, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan insan pers untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum di Luwu Timur.
"Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Bagi FORMAK LUTIM, tidak ada pembangunan tanpa keadilan, tidak ada kesejahteraan tanpa integritas, dan tidak ada pemerintahan yang bersih tanpa keberanian mengungkap korupsi sampai ke akar-akarnya," pungkas Putra.
(Tim)
