Medan, Kabartujuhsatu.news,– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Nommensen (KBMN) Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (22/6/2026). Aksi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut sempat diwarnai ketegangan antara massa dan petugas keamanan sebelum akhirnya berakhir melalui mekanisme dialog.
Mahasiswa yang datang dengan melakukan long march dari titik kumpul sebelumnya membawa berbagai tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan nasional. Mereka menyuarakan aspirasi terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, hingga persoalan ekonomi nasional yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Sejak tiba di depan Gedung DPRD Sumut, massa aksi secara bergantian menyampaikan orasi. Sejumlah spanduk dan poster tuntutan dibentangkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat di tingkat provinsi.
Situasi mulai mengalami peningkatan tensi ketika massa aksi meminta agar seluruh tuntutan mereka dapat diterima langsung oleh pimpinan DPRD Sumatera Utara. Dalam perkembangan di lapangan, sebagian peserta aksi terlihat berupaya mendekati area pengamanan yang telah dipasang petugas.
Beberapa kali terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas saat mahasiswa mencoba merangsek mendekati pintu masuk gedung. Di tengah situasi tersebut, sejumlah ban bekas dibakar sebagai simbol protes. Selain itu, beberapa botol air mineral juga sempat dilemparkan ke arah barisan pengamanan.
Meski demikian, petugas gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan tetap bertahan di posisinya sambil mengedepankan pendekatan persuasif. Aparat berupaya menjaga agar situasi tidak berkembang menjadi bentrokan terbuka.
Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, tampak turun langsung memantau jalannya pengamanan. Melalui pengeras suara, ia berulang kali mengingatkan personel yang bertugas agar tetap mengutamakan sikap profesional dan tidak terpancing emosi dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan.
Menurutnya, pengamanan dilakukan untuk memastikan kebebasan menyampaikan pendapat tetap terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengganggu ketertiban umum.
Ketegangan kembali muncul ketika massa aksi mengetahui keberadaan Rektor Universitas HKBP Nommensen berada di dalam Gedung DPRD Sumut. Informasi tersebut memicu reaksi sebagian mahasiswa yang mengaku kecewa terhadap kebijakan kampus terkait penggunaan atribut universitas dalam kegiatan demonstrasi.
Sejumlah mahasiswa kemudian menyampaikan aspirasi mereka dengan nada yang lebih keras. Namun demikian, jalur komunikasi antara mahasiswa, petugas keamanan, dan pihak DPRD tetap berlangsung.
Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, perwakilan DPRD Sumatera Utara akhirnya bersedia menerima mahasiswa untuk berdialog secara langsung. Kesempatan tersebut disambut massa aksi sebagai ruang untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada lembaga legislatif.
Dalam pertemuan tersebut, aspirasi mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H. Salman Alfarisi serta Anggota Komisi A DPRD Sumut Irham Buana Nasution. Perwakilan mahasiswa menyampaikan berbagai poin tuntutan yang sebelumnya telah disusun dalam pernyataan sikap.
Meski sebagian peserta aksi mengharapkan kehadiran pimpinan DPRD secara lengkap, dialog tetap berlangsung dan menjadi sarana penyampaian aspirasi secara resmi. Beberapa tuntutan mahasiswa dicatat untuk diteruskan kepada pihak terkait sesuai kewenangan lembaga legislatif.
Sementara itu, aparat keamanan tetap melakukan pengawalan di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap terkendali. Pengamanan juga dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gangguan keamanan maupun gesekan yang dapat memperburuk keadaan.
Menjelang sore hari, suasana mulai berangsur kondusif. Massa aksi secara bertahap membubarkan diri setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan demonstrasi. Mahasiswa kemudian kembali menuju kampus Universitas HKBP Nommensen dengan tertib.
Berdasarkan data di lapangan, pengamanan aksi tersebut melibatkan sebanyak 644 personel gabungan yang berasal dari Polri, TNI, Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, serta Dinas Perhubungan.
Secara umum, kegiatan unjuk rasa berlangsung tanpa menimbulkan bentrokan besar maupun kerusakan yang berarti. Dialog antara mahasiswa dan DPRD Sumatera Utara menjadi jalan tengah yang mampu meredakan ketegangan dan mengakhiri aksi dalam situasi yang relatif aman serta kondusif.
(RZ)
