Rokan Hilir, Riau, Kabartujuhsatu.news, Suasana di lingkungan MTs GUPPI Malintang kini semakin panas dan penuh tanda tanya. Polemik yang sebelumnya hanya menjadi bisik-bisik warga, kini mulai mencuat terang-terangan ke ruang publik.
Sosok Amir Mahmud Batubara yang selama ini mengaku sebagai Kepala MTs GUPPI Malintang menjadi sorotan tajam masyarakat.
Bukan tanpa alasan. Sejumlah warga menilai kepemimpinan Amir Mahmud penuh kontroversi. Mulai dari dugaan jarang masuk sekolah, minim perhatian terhadap perkembangan madrasah, hingga persoalan tata kelola Dana BOS yang disebut-sebut tidak transparan.
Namun yang paling menghebohkan, warga kini mempertanyakan legalitas pengangkatan Amir Mahmud sebagai kepala madrasah. Mereka menduga proses pengangkatannya tidak sah, cacat administrasi, bahkan diduga kuat menabrak aturan yang berlaku.
“Selama ini kami diam. Tapi lama-lama masyarakat mulai sadar ada yang tidak beres di sekolah ini,” ujar seorang warga kepada wartawan, Kamis.(6/5/2026).
Menurut informasi yang berkembang di tengah masyarakat, pasca wafatnya Alm. H. Azhari Hasibuan tahun 2025 selaku Ketua Yayasan sekaligus Kepala MTs GUPPI Malintang, tidak pernah ada rapat resmi yayasan untuk menentukan pengganti kepala sekolah maupun pembentukan pengurus yayasan baru.
Hal itulah yang kini memunculkan tanda tanya besar di tengah warga. Mereka mempertanyakan atas dasar apa Amir Mahmud bisa menjalankan operasional sekolah dan mengklaim diri sebagai kepala madrasah.
“Rapat yayasan saja tidak pernah ada. Pengurus baru pun belum dibentuk. Jadi dasar pengangkatannya apa? SK-nya dari mana? Siapa yang tanda tangan? Ini harus dibuka terang-benderang,” ungkap warga lainnya dengan nada kesal.
Tak sedikit warga menilai persoalan ini sudah sangat memalukan dan mencoreng nama baik lembaga pendidikan Islam yang selama ini dikenal masyarakat Malintang.
“Kami sedih melihat kondisi sekolah sekarang. Dulu MTs GUPPI ini cukup disegani. Tapi sekarang malah ribut soal legalitas pimpinan. Ini kan memalukan,” kata salah seorang wali murid.
Warga juga mengaku heran karena selama ini pihak terkait dinilai terkesan membiarkan polemik tersebut terus berlangsung tanpa ada tindakan tegas.
Bahkan, beberapa warga secara terbuka meminta Kepala Kantor Kementerian Agama Mandailing Natal, H. Maranaek, serta Pj Kepala Desa Malintang, Amran, segera turun tangan untuk menyelamatkan marwah sekolah.
“Jangan tunggu makin hancur baru bergerak. Ini lembaga pendidikan Islam, bukan tempat coba-coba jabatan,” tegas seorang tokoh masyarakat bermarga Nasution.
Selain legalitas jabatan, masyarakat juga mulai menyoroti kondisi sekolah yang disebut mengalami kemunduran dalam beberapa waktu terakhir. Mereka menilai kepemimpinan Amir Mahmud tidak membawa perubahan positif bagi madrasah.
“Kalau memang merasa bukan melalui prosedur yang benar, harusnya sadar diri dan mundur. Jangan karena ambisi pribadi malah menghancurkan sekolah,” ucap warga lainnya.
Situasi di tengah masyarakat kini semakin memanas. Isu dugaan pengangkatan ilegal kepala madrasah menjadi bahan perbincangan di warung kopi hingga lingkungan sekitar Desa.
Sebagian warga bahkan mendesak agar dilakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap administrasi sekolah serta tata kelola Dana BOS.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Amir Mahmud Batubara belum memberikan klarifikasi resmi.
Wartawan telah mencoba melakukan konfirmasi melalui nomor WhatsApp pribadinya, namun tidak mendapat jawaban meski pesan disebut telah dibaca.
Publik kini menunggu langkah tegas dari pihak terkait guna menjawab berbagai pertanyaan dan keresahan yang berkembang di tengah masyarakat Malintang.
(Magrifatulloh)
