Makassar, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong reformasi birokrasi, khususnya pada sektor layanan kesehatan dasar.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, berbagai langkah strategis terus digencarkan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu fokus utama pada tahun 2026 adalah penataan sumber daya manusia di lini terdepan pelayanan kesehatan, yakni Puskesmas.
Sebanyak 47 Puskesmas yang tersebar di 15 kecamatan menjadi prioritas dalam upaya pembenahan ini, baik yang berada di wilayah daratan maupun kepulauan.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi besar pemerintah kota untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih profesional, optimal, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Peran kepala Puskesmas dinilai sangat krusial sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, sehingga diperlukan sosok pemimpin yang kompeten dan memiliki kapasitas manajerial yang kuat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa saat ini proses seleksi kepala Puskesmas tengah memasuki tahap akhir.
Seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas serta sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara.
“Penetapan kepala Puskesmas definitif menjadi penting agar setiap fasilitas layanan kesehatan memiliki kepemimpinan yang jelas, dengan kewenangan dan tanggung jawab yang kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Munafri.
Ia juga menambahkan bahwa transformasi Puskesmas menjadi institusi yang adaptif, inovatif, dan responsif merupakan salah satu target utama pemerintah kota dalam menjawab berbagai tantangan kesehatan masyarakat ke depan.
Proses seleksi yang telah berlangsung sejak Maret 2026 ini diikuti oleh 84 peserta.
Mereka harus melalui serangkaian tahapan yang ketat dan berjenjang, mulai dari tes tertulis, uji kompetensi, hingga wawancara mendalam sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Menariknya, seleksi kali ini menghadirkan pendekatan baru yang lebih inklusif. Pemerintah Kota Makassar membuka peluang yang sama bagi berbagai profesi di bidang kesehatan untuk mengikuti seleksi kepala Puskesmas.
Tidak hanya dari kalangan dokter, tenaga kesehatan lain seperti bidan serta lulusan kesehatan masyarakat juga diberikan kesempatan yang setara.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah progresif dalam mengubah paradigma pengelolaan sumber daya manusia di sektor kesehatan.
Pendekatan tersebut menekankan bahwa kompetensi, kapasitas, dan kemampuan manajerial menjadi faktor utama dalam menentukan kepemimpinan, bukan semata latar belakang profesi.
Dengan kebijakan ini, diharapkan lahir para kepala Puskesmas yang tidak hanya memiliki keahlian teknis, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi pelayanan, memperkuat manajemen fasilitas kesehatan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.
Reformasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya besar Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Ke depan, Pemkot Makassar optimistis bahwa langkah ini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan, sekaligus memperkuat sistem pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
(Red)
