Opini, Kita hidup di zaman ketika poros kekuatan global sedang bergeser. Abad ke-21 menandai lahirnya konstelasi baru dunia yang tidak lagi terpusat pada satu kutub kekuasaan.
Di Timur, kebangkitan ekonomi dan teknologi berlangsung pesat; di Barat, nilai-nilai demokrasi dan sistem politik tengah diuji ulang. Dunia sedang mencari keseimbangan barunya.
Dalam peta geopolitik ini, ASEAN memiliki peluang strategis sebagai kekuatan penyeimbang di antara dua arus besar kekuasaan global.
Di tengahnya, negara-negara seperti Indonesia berpotensi memainkan peran penting sebagai jembatan peradaban, menghubungkan kekuatan lama dengan masa depan baru.
Namun, kekuatan di era ini tidak lagi semata diukur dari senjata atau ekonomi, melainkan dari kendali atas informasi, data, dan teknologi.
Generasi muda, yang tumbuh di bawah cahaya layar digital, kini berada di garis depan perubahan peradaban. Kita sedang menyaksikan salah satu transformasi terbesar dalam sejarah politik manusia: lahirnya demokrasi digital.
Teknologi membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan inklusif, mulai dari platform aspirasi daring, survei digital, petisi online, hingga wacana e-voting berbasis teknologi mutakhir seperti blockchain.
Demokrasi tak lagi berhenti di bilik suara, tetapi mengalir melalui data, algoritma, dan ruang virtual yang semakin terbuka.
Dalam kerangka Era Society 5.0, manusia dan mesin tidak lagi diposisikan sebagai dua entitas yang saling berseberangan, melainkan sebagai mitra yang saling menguatkan.
Demokrasi pun berevolusi dari sekadar sistem politik menjadi sebuah ekosistem digital partisipatif.
Teknologi, dalam konteks ini, tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi kebebasan, melainkan sebagai alat untuk memperkuatnya—selama tetap berada dalam kendali nilai-nilai kemanusiaan.
Namun, di balik konektivitas tanpa batas tersebut, muncul bayang-bayang tantangan serius. Generasi muda hari ini hidup di dunia di mana batas antara realitas dan virtual kian kabur.
Judi online, kampanye hitam digital, kejahatan siber, penyebaran hoaks, hingga teknologi deepfake menciptakan krisis kepercayaan di ruang publik digital. Algoritma media sosial yang memperkuat polarisasi semakin memperumit lanskap demokrasi.
Ketahanan bangsa kini tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh ketangguhan moral, literasi digital, dan kesadaran kolektif warganya.
Di sinilah muncul dilema besar zaman ini: apakah manusia masih menjadi pusat pengambilan keputusan, atau justru berubah menjadi bayangan dari algoritma yang diciptakannya sendiri?
Perkembangan kecerdasan buatan (AI) mempertegas kegelisahan tersebut. Aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia kini mulai diambil alih oleh mesin cerdas.
Para pakar bahkan memprediksi kemunculan superintelligence, tahap di mana mesin mampu belajar dan mengambil keputusan secara mandiri dalam skala global. Kondisi ini menghadirkan pertanyaan etis yang mendasar tentang masa depan kendali manusia atas sistem sosial, ekonomi, dan politik.
Situasi ini seharusnya menuntun kita pada kesadaran baru: literasi digital merupakan fondasi utama dalam menjaga ketahanan moral, intelektual, dan kedaulatan bangsa.
Teknologi, demokrasi, dan etika bukanlah tiga entitas terpisah, melainkan simpul dari satu perjalanan peradaban manusia di era 5.0.
Negara perlu memosisikan diri sebagai arsitek kedaulatan digital. Penguatan keamanan siber nasional, perlindungan data pribadi, serta regulasi etis terhadap AI dan algoritma harus menjadi agenda strategis jangka panjang, bukan sekadar respons sesaat.
Demokrasi digital hanya dapat tumbuh sehat jika negara mampu menjamin ruang digital yang aman, adil, dan transparan bagi seluruh warga.
Di sisi lain, masyarakat, terutama generasi muda, harus dipersiapkan bukan sekadar sebagai pengguna teknologi, melainkan sebagai subjek yang sadar, kritis, dan beretika.
Literasi digital perlu melampaui kemampuan teknis menuju pembentukan kesadaran moral: kemampuan memilah informasi, menolak manipulasi algoritma, serta menjaga integritas di tengah godaan dunia maya. Pendidikan, organisasi kepemudaan, dan komunitas intelektual memiliki peran strategis sebagai benteng ketahanan nilai.
Masyarakat sipil pun perlu membangun ekosistem digital yang partisipatif dan kolaboratif. Ruang digital harus direbut kembali sebagai ruang deliberasi publik yang sehat, bukan arena polarisasi dan eksploitasi emosi.
Etika digital, gotong royong virtual, dan tanggung jawab kolektif menjadi kunci agar demokrasi tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan.
Pada akhirnya, tantangan utama abad ke-21 bukanlah memilih antara teknologi atau kemanusiaan, melainkan memastikan keduanya berjalan beriringan.
Demokrasi di era 5.0 hanya akan bertahan jika manusia tetap menjadi pusat pengambilan keputusan, nilai menjadi kompas, dan teknologi ditempatkan sebagai alat pembebasan—bukan penentu nasib.
Dari titik inilah Indonesia, bersama generasi mudanya, dapat berdiri sebagai jembatan peradaban: menjaga keseimbangan global sekaligus meneguhkan masa depan yang berdaulat, beretika, dan manusiawi.
Teknologi hanyalah alat, bukan penguasa. Prinsip utamanya jelas: human-in-command, bukan machine-in-control.
(Ivan)
