Makassar, Kabartujuhsatu.news, Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) Center for Information Development Studies (CIDES) ICMI Orwil Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat pembangunan berbasis data dan kajian akademik.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis pembangunan, termasuk penguatan kebijakan APBD, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pendidikan, hingga kebutuhan tenaga kerja.
Prof. Hamid mengatakan, CIDES menawarkan pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah perlu disusun berdasarkan fakta dan data yang telah diteliti, kemudian dampaknya kembali diukur setelah kebijakan diterapkan.
“Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur,” ujarnya.
Ia menyebut sedikitnya ada tiga isu prioritas yang dapat menjadi fokus dukungan CIDES kepada Pemkot Makassar.
Pertama, persoalan kemiskinan dan ketimpangan. CIDES mendorong kajian hingga tingkat rumah tangga untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan, apakah berkaitan dengan rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan kerja, maupun faktor lainnya.
“Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota,” katanya.
Kajian tersebut juga akan melihat dampak berbagai program bantuan sosial, sehingga pemerintah dapat mengetahui sejauh mana program yang dijalankan benar-benar mampu mengubah kondisi masyarakat.
Kedua, dampak APBD terhadap masyarakat. Prof. Hamid menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” tegasnya.
Ketiga, keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. CIDES menilai terdapat potensi kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja di Makassar.
Karena itu, CIDES akan mendorong kajian mengenai kebutuhan tenaga kerja dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Hasil kajian tersebut nantinya dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kompetensi yang perlu diperkuat melalui pendidikan.
“Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa,” tuturnya.
Selain tiga isu tersebut, pertemuan juga membahas agenda penataan Kota Makassar, termasuk pembenahan kawasan, relokasi, pengelolaan sampah, pengembangan urban farming, hingga pembangunan stadion.
Prof. Hamid menilai berbagai agenda tersebut membutuhkan dukungan masyarakat dan kajian yang kuat agar pelaksanaannya dapat memberikan dampak maksimal.
CIDES, kata dia, memiliki jaringan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang dapat dilibatkan dalam proses penelitian, penyusunan kajian, hingga pembuatan policy brief.
Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dapat memberikan dukungan dalam 100 hari pertama melalui kajian terhadap tiga isu prioritas.
“Kita membutuhkan jalur ke focal point, seperti Bappeda atau Bapenda, sehingga akses informasi dan data bisa dibuka,” ujarnya.
Dengan dukungan data tersebut, CIDES berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat langsung dimanfaatkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
Sementara itu, Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto, menyambut baik pendekatan pembangunan Pemkot Makassar yang mengedepankan evidence-based policy.
Menurut Luhur, pendekatan tersebut sejalan dengan kapasitas CIDES dalam bidang riset, kajian, dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah.
“Kita menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilaksanakan Pak Wali yang sangat mengedepankan evidence-based policy. Tentu ini sejalan dengan sumber daya yang ada di CIDES ICMI,” ujarnya.
Namun, Luhur menekankan bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknokratik dan kepakaran. Setiap program juga membutuhkan persiapan sosial agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat.
“Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi sekali lagi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” jelasnya.
Menurut Luhur, keberagaman sumber daya manusia di lingkungan ICMI dan CIDES menjadi kekuatan tersendiri. Selain akademisi, terdapat aktivis, jurnalis, penggiat organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat yang dapat memberikan perspektif berbeda dalam melihat persoalan pembangunan.
Karena itu, kolaborasi pemerintah, akademisi, aktivis, jurnalis, dan organisasi kemasyarakatan dinilai penting agar kebijakan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan sumber daya yang majemuk seperti itu, kita bisa menjadi kekuatan yang mendorong dan melengkapi pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota selama ini,” pungkasnya.
Dalam audiensi tersebut turut hadir Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof. Arismunandar, M.Pd., Ketua CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. Adi Suryadi Culla, Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, Wakil Ketua ICMI Sulsel Dr. Ir. Tahir Burhan, serta Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. A. Luhur Prianto.
Hadir pula Wakil Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Hasdar serta pengurus CIDES ICMI Orwil Sulsel, AS. Kambie, Kamaruddin Azis, dan Andi Sri Wulandani.
(Red)
