Makassar, Kabartujuhsatu.news, Aliansi Masyarakat Loeha Raya resmi memboikot kehadiran dalam Eastern Indonesia International Conference on Energy Transition and Critical Minerals yang digelar di Universitas Hasanuddin (Unhas), Selasa (14/7/2026). Alih-alih menghadiri forum tersebut, masyarakat justru menggelar konferensi pers di Kopitiam Makassar dengan tajuk "Mendengar Suara Warga: Ekstraksi Mineral Kritis dan Krisis Legitimasinya."
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk sikap politik masyarakat untuk menolak apa yang mereka anggap sebagai praktik partisipasi semu dalam berbagai forum yang membahas industri pertambangan dan hilirisasi mineral.
Konferensi pers dihadiri perwakilan masyarakat terdampak, organisasi masyarakat sipil, jaringan pendamping, serta sejumlah aktivis yang selama ini mengawal perjuangan masyarakat Loeha Raya menghadapi rencana ekspansi pertambangan.
Ketua Asosiasi Petani Lada Loeha Raya, Ali Kamri Nawir, mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya telah dijadwalkan sebagai salah satu pembicara dalam konferensi internasional tersebut. Ia sedianya akan memaparkan kondisi masyarakat Loeha Raya yang menghadapi ancaman terhadap lahan pertanian, perkebunan, sumber mata air, hingga ruang hidup akibat rencana perluasan tambang.
Namun setelah melalui pembahasan bersama warga dan berbagai elemen masyarakat, diputuskan untuk membatalkan kehadiran.
Menurut Ali Kamri, keputusan tersebut bukan berarti masyarakat menolak dialog ataupun menutup diri terhadap dunia akademik. Sebaliknya, masyarakat justru ingin menegaskan bahwa dialog harus berlangsung secara setara, independen, dan memiliki dampak nyata terhadap pengambilan keputusan.
"Kami sengaja membuat konferensi pers agar publik mengetahui alasan kami tidak menghadiri forum tersebut. Kami tidak ingin kehadiran masyarakat dipakai sebagai bukti bahwa forum ini telah mewakili suara warga, sementara persoalan mendasar yang kami perjuangkan belum pernah dijawab," ujar Ali Kamri.
Ia mengatakan pengalaman masyarakat selama ini menunjukkan bahwa berbagai forum publik sering kali hanya menghadirkan warga sebagai pelengkap agar kegiatan terlihat inklusif. Sementara itu, arah pembahasan, rekomendasi, hingga keputusan akhir tetap lebih banyak ditentukan oleh pemerintah, perusahaan, maupun pihak-pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat.
Baginya, persoalan utama bukan sekadar kesempatan berbicara di atas panggung.
Yang jauh lebih penting adalah apakah suara masyarakat benar-benar memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka.
"Masalah kami bukan sekadar diberi mikrofon. Yang kami tuntut adalah ruang yang setara, independen, dan mampu memastikan suara masyarakat memengaruhi keputusan, bukan hanya menjadi pelengkap acara," katanya.
Ali Kamri juga menyoroti hubungan kelembagaan antara Universitas Hasanuddin dengan PT Vale Indonesia yang menurut masyarakat belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan pertanyaan mengenai independensi forum sehingga masyarakat merasa sulit memandang kampus sebagai ruang yang benar-benar netral dalam konflik yang melibatkan perusahaan dan warga terdampak.
Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat dibangun apabila seluruh hubungan kelembagaan yang berpotensi memengaruhi independensi forum disampaikan secara terbuka.
Ia menilai transparansi menjadi syarat penting agar masyarakat dapat berpartisipasi tanpa merasa sedang diarahkan untuk menguatkan legitimasi suatu agenda.
"Kami menolak partisipasi semu. Kami tidak ingin masyarakat hanya dijadikan pajangan untuk memperkuat citra bahwa forum ini inklusif, sementara keputusan akhirnya tetap ditentukan oleh pihak lain," tegasnya.
Dalam konferensi pers tersebut, dukungan terhadap sikap masyarakat Loeha Raya juga datang dari Ketua Jaringan Koalisi Masyarakat Lingkar Tambang Indonesia (JKM LTI), Amrullah.
Ia menyatakan masyarakat Towuti yang tergabung dalam JKM LTI juga memilih tidak menghadiri forum internasional tersebut karena memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya menjaga independensi perjuangan masyarakat terdampak.
Menurut Amrullah, perjuangan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan tidak boleh direduksi hanya menjadi simbol keterlibatan publik dalam sebuah konferensi.
Sebaliknya, mereka harus menjadi subjek utama dalam setiap proses penyusunan kebijakan yang menyangkut masa depan ruang hidup mereka.
"Kami sebagai masyarakat Towuti melalui JKM LTI juga enggan menghadiri pertemuan tersebut. Kami mendukung penuh masyarakat Loeha Raya dan seluruh aliansi untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak petani di Loeha Raya. Perjuangan ini bukan hanya milik Loeha Raya, tetapi juga menjadi kepentingan seluruh masyarakat yang ingin mempertahankan ruang hidupnya," ujar Amrullah.
Ia berharap pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan, maupun seluruh pemangku kepentingan mulai membangun mekanisme dialog yang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki posisi setara.
Menurutnya, masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan tambang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang tidak dapat digantikan oleh kajian akademik maupun kepentingan investasi semata.
Konferensi pers tersebut juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan bahwa kritik mereka bukan ditujukan terhadap institusi pendidikan, melainkan terhadap praktik penyelenggaraan forum yang dinilai belum memberikan jaminan independensi, transparansi, serta keseimbangan relasi antara masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proyek pertambangan.
Di akhir konferensi pers, Ali Kamri kembali menegaskan bahwa masyarakat Loeha Raya tetap membuka ruang dialog dengan siapa pun.
Namun, dialog yang dimaksud harus memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk memengaruhi proses dan hasil pembahasan, bukan sekadar memenuhi formalitas partisipasi publik.
"Kami tidak menolak dialog. Kami menolak menjadi legitimasi bagi dialog yang pembicaranya dimonopoli oleh para pendukung tambang," pungkas Ali Kamri.
Keputusan memboikot konferensi internasional tersebut menjadi penanda bahwa bagi masyarakat Loeha Raya, persoalan yang dipertaruhkan bukan hanya ekspansi pertambangan, melainkan juga bagaimana ruang-ruang dialog dibangun secara adil, transparan, dan benar-benar menghormati suara masyarakat yang terdampak langsung oleh setiap kebijakan pembangunan.
(Red)
