Soppeng, Kabartujuhsatu.news– Mutasi perdana yang dilakukan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menjadi perhatian berbagai kalangan. Di tengah pandangan bahwa mutasi pada awal pemerintahan sering kali dihubungkan dengan balas jasa politik maupun dinamika pasca-Pilkada, kebijakan yang diambil Bupati Suwardi justru dinilai menghadirkan pesan berbeda.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua LSM Lidik Pro Kabupaten Soppeng, Suheri Sulle. Menurutnya, pelantikan 222 pejabat administrator, pengawas, kepala sekolah, dan kepala UPTD puskesmas yang berlangsung pada Rabu (8/7/2026) menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun birokrasi yang lebih sehat dan profesional.
Suheri mengatakan, mutasi pada awal masa jabatan kepala daerah hampir selalu menjadi sorotan masyarakat. Tidak sedikit yang menganggap pergeseran jabatan merupakan bagian dari konsekuensi politik setelah pelaksanaan Pilkada. Namun, ia menilai langkah Bupati Suwardi Haseng kali ini justru memperlihatkan pendekatan yang lebih mengedepankan kepentingan organisasi.
Hal itu, lanjutnya, terlihat dari penegasan Bupati bahwa tidak ada satu pun pejabat yang dinonjobkan dalam mutasi tersebut. Pejabat yang mengalami perubahan jabatan hanya bergeser atau mendapatkan promosi sesuai kebutuhan organisasi, sementara yang tidak lagi menduduki jabatan terjadi karena mengundurkan diri.
"Ini patut diapresiasi. Di tengah anggapan bahwa mutasi awal pemerintahan sering dikaitkan dengan kepentingan politik, Bupati justru menunjukkan sikap yang berbeda. Tidak ada pejabat yang dinonjobkan, kecuali yang mengundurkan diri," ujar Suheri, Kamis (9/7/2026).
Menurut Suheri, keputusan tersebut mencerminkan kedewasaan dalam menjalankan pemerintahan sekaligus memberikan sinyal positif kepada aparatur sipil negara (ASN). Ia menilai birokrasi seharusnya menjadi ruang pengabdian kepada masyarakat, bukan menjadi arena yang dipengaruhi oleh perbedaan pilihan politik.
"Menurut saya, ini adalah wujud kedewasaan berpolitik. Pilkada sudah selesai, sekarang saatnya semua pihak bergandengan tangan membangun Soppeng. Birokrasi harus menjadi ruang pengabdian, bukan arena untuk membawa sisa-sisa kontestasi politik," katanya.
Ia menambahkan, paradigma lama yang mengaitkan jabatan dengan kedekatan politik sudah seharusnya ditinggalkan. Pemerintahan yang baik, kata dia, membutuhkan aparatur yang ditempatkan berdasarkan kompetensi, integritas, pengalaman, dan kemampuan menjalankan tugas.
"Kalau kita ingin birokrasi yang sehat, hal-hal yang terjadi di masa lalu sebaiknya kita buang jauh-jauh. Sudah saatnya tidak lagi ada anggapan bahwa jabatan ditentukan karena kedekatan atau pertimbangan politik. Yang harus dikedepankan adalah kompetensi, integritas, dan kemampuan bekerja," tegasnya.
Lebih lanjut, Suheri menilai kebijakan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada ASN dalam menjalankan tugasnya. Dengan sistem yang mengedepankan profesionalisme, aparatur tidak lagi dibayangi kekhawatiran kehilangan jabatan hanya karena perbedaan pilihan politik pada masa Pilkada.
Menurutnya, kondisi seperti itu akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. ASN akan lebih fokus bekerja, sementara masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin optimal karena birokrasi berjalan sesuai fungsi dan kebutuhan organisasi.
"Kalau prinsip itu terus dijaga, ASN akan bekerja lebih tenang karena yang menjadi ukuran adalah kinerja. Masyarakat juga akan semakin percaya kepada pemerintah jika setiap kebijakan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi dan kapasitas aparatur," ujarnya.
Suheri berharap semangat yang ditunjukkan dalam mutasi perdana ini tidak berhenti pada pelantikan kali ini saja, tetapi menjadi budaya kerja dalam pemerintahan Kabupaten Soppeng selama lima tahun ke depan.
Ia juga berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi pemimpin daerah lainnya bahwa perbedaan pilihan politik tidak semestinya menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan birokrasi.
"Semoga ini menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun daerah. Yang terpenting adalah bagaimana menempatkan orang sesuai kemampuan dan memberi kesempatan kepada mereka untuk bekerja secara profesional demi kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya saat pelantikan, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa mutasi dilakukan semata-mata sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan efektivitas kinerja pemerintahan.
Ia memastikan seluruh proses dilakukan tanpa adanya pejabat yang dinonjobkan.
"Tidak ada yang nonjob. Ada yang mendapat promosi jabatan dan ada pula yang bergeser. Ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi agar pejabat tidak terlalu lama berada pada posisi yang sama," tegasnya.
Mutasi tersebut merupakan yang pertama sejak Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle memimpin Kabupaten Soppeng. Sebanyak 222 pejabat resmi dilantik, terdiri atas 66 pejabat administrator, 113 pejabat pengawas, 37 kepala sekolah, serta enam kepala UPTD puskesmas.
Pelantikan ini sekaligus menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam melakukan penataan birokrasi yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas organisasi serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui penempatan aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensinya.
(Red)
