Soppeng, Kabartujuhsatu.news,— Dinamika kritik terhadap kebijakan daerah kian ramai diperbincangkan di Kabupaten Soppeng. Di tengah maraknya perdebatan di media sosial, publik mulai menitipkan harapan besar agar fungsi pengawasan DPRD tidak berhenti pada narasi digital semata, tetapi benar-benar terasa gaungnya di ruang sidang. Jum'at (29/5/2026).
Ungkapan satire bernada reflektif pun mulai beredar di tengah masyarakat:
“Jangan sampai tumpul di dunia maya, tambah tumpul di ruang sidang.”
Kalimat tersebut menjadi simbol keresahan sebagian warga yang berharap para legislator tidak hanya aktif membangun opini di media sosial, tetapi juga berani menggunakan kewenangan resmi dalam forum kelembagaan DPRD.
Seorang tokoh masyarakat menilai kritik publik saat ini bukan bentuk kebencian terhadap wakil rakyat, melainkan tanda bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap fungsi DPRD sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
“Masyarakat Soppeng ingin melihat keseimbangan antara suara di media sosial dan keberanian di ruang sidang,” ujarnya.
Menurutnya, di era digital media sosial memang menjadi ruang komunikasi penting antara rakyat dan wakilnya. Namun fungsi utama legislator tetap berada pada kerja-kerja kelembagaan seperti rapat dengar pendapat (RDP), rapat kerja, pemanggilan SKPD, hingga pengawalan kebijakan daerah secara resmi.
“Kalau kritik hanya keras di luar tetapi melemah saat forum resmi, tentu publik akan bertanya-tanya,” katanya.
Sorotan itu semakin ramai setelah muncul berbagai diskusi publik terkait efektivitas pengawasan DPRD terhadap sejumlah isu daerah yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Kini warga mulai aktif memantau siapa legislator yang konsisten bersuara dalam forum resmi, siapa yang hanya ramai di media sosial, hingga bagaimana respons SKPD terhadap berbagai pembahasan di DPRD.
“Netizen sekarang cerdas. Mereka bukan cuma melihat postingan, tetapi juga rekam jejak keberanian dan konsistensi,” ujar seorang pemerhati pemerintahan.
Meski demikian, masyarakat juga mengingatkan agar kritik terhadap DPRD tetap disampaikan secara santun dan beretika demi menjaga iklim demokrasi yang sehat.
“Orang Bugis terbiasa bicara tegas, tetapi tetap menjaga sipakatau dan sipakalebbi. Kritik boleh tajam, namun jangan menjatuhkan martabat,” ujar seorang tokoh adat.
Di tengah derasnya sorotan publik, warga berharap seluruh legislator DPRD Kabupaten Soppeng dapat menjadikan kritik sebagai energi positif untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan kepada rakyat.
Sebab bagi masyarakat, DPRD bukan sekadar tempat menyampaikan suara politik, melainkan benteng harapan rakyat untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan transparan, responsif, dan berpihak kepada kepentingan publik.
(Red)
