Kendari, Kabartujuhsatu.news,– Langkah serius pemerintah pusat dalam mengawal stabilitas nasional dan percepatan pembangunan daerah kembali ditegaskan melalui forum strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari seluruh wilayah Sulawesi. Dalam kegiatan bertajuk Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Pusat Statistik, para kepala daerah mendapat arahan langsung terkait berbagai isu prioritas nasional yang harus segera diimplementasikan di daerah masing-masing.
Forum yang berlangsung di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5/2026), menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Salah satu kepala daerah yang hadir dalam agenda penting tersebut adalah Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng. Kehadirannya menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung dan menjalankan program-program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Acara ini juga dihadiri oleh Andi Sudirman Sulaiman bersama para gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulawesi. Mereka mengikuti secara langsung arahan dari sejumlah pejabat tinggi negara yang hadir sebagai pembicara utama.
Tampil memberikan arahan dalam forum tersebut, Djamari Chaniago, Muhammad Tito Karnavian, serta Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam arahannya, pemerintah pusat menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pusat dan daerah guna memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Tidak hanya itu, stabilitas politik dan keamanan juga menjadi perhatian utama sebagai fondasi keberhasilan pembangunan nasional.
Dalam forum tersebut, pemerintah pusat menyoroti empat agenda utama yang harus menjadi fokus pemerintah daerah di seluruh Indonesia, khususnya wilayah Sulawesi.
Pertama, pengendalian inflasi daerah. Pemerintah daerah diminta terus melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.
Kedua, percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting. Pemerintah pusat menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar berbagai program perlindungan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi layanan pemerintahan dan reformasi birokrasi menjadi instrumen penting untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Keempat, penguatan kebijakan berbasis data. Pemerintah daerah didorong memanfaatkan data statistik yang akurat dan mutakhir sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kebijakan.
Menurut pemerintah pusat, penggunaan data yang valid menjadi kunci dalam memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang terukur.
Usai mengikuti forum tersebut, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng siap mengakselerasi seluruh arahan yang disampaikan pemerintah pusat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata hingga ke tingkat masyarakat.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen nyata Pemkab Soppeng untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Arahan mengenai pengendalian inflasi, penanganan stunting, hingga pemanfaatan data BPS yang akurat akan langsung kami akselerasikan di Soppeng demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Suwardi Haseng.
Ia menambahkan bahwa berbagai program yang menjadi prioritas nasional memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Karena itu, koordinasi yang kuat dan komunikasi yang intensif antara seluruh tingkatan pemerintahan menjadi sangat penting.
Forum strategis ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat langkah-langkah pembangunan di kawasan Sulawesi.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, diharapkan berbagai target pembangunan nasional dapat dicapai secara lebih efektif hingga ke tingkat daerah. Bagi Kabupaten Soppeng, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat berbagai program prioritas yang selama ini dijalankan, mulai dari pengendalian inflasi, penanganan stunting, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pembangunan berbasis data yang akurat dan terukur.
Dengan komitmen yang terus diperkuat antara pemerintah pusat dan daerah, akselerasi pembangunan di Bumi Latemmamala diharapkan dapat berjalan semakin optimal, sejalan dengan target pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. (***)
