Makassar, Kabartujuhsatu.news, Walikota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah saat menerima kunjungan tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Kunjungan tersebut berlangsung dalam agenda Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
Kegiatan ini digelar di Balai Kota Makassar pada Rabu (1/4/2026), dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Inspektur, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Dalam arahannya, Munafri menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi merupakan momentum strategis untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menilai, hasil pemeriksaan dapat menjadi tolok ukur sejauh mana tata kelola keuangan telah berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.
“Pemeriksaan ini menjadi cermin untuk melihat apakah pengelolaan keuangan kita sudah berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas,” ujar Munafri di hadapan peserta rapat.
Lebih lanjut, ia menyoroti masih adanya temuan berulang dalam laporan keuangan daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
“Kalau temuan itu terus berulang, artinya ada yang belum kita selesaikan dengan baik. Ini harus menjadi perhatian serius seluruh OPD,” tegasnya.
Munafri pun meminta seluruh OPD untuk menjadikan rekomendasi BPK sebagai prioritas utama dalam perbaikan kinerja.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap permasalahan dapat ditangani secara menyeluruh dan tidak terulang di masa mendatang.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya penerapan sistem pengawasan berlapis melalui mekanisme “check and re-check” dalam setiap proses penyusunan laporan keuangan.
Menurutnya, ketelitian dan kehati-hatian menjadi faktor kunci dalam mencegah kesalahan administratif yang dapat berdampak pada kualitas laporan.
“Kontrol dan evaluasi harus berjalan ketat. Hal kecil sekalipun bisa berdampak besar jika tidak diperhatikan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Munafri juga mendorong terbangunnya komunikasi yang efektif antara Pemerintah Kota Makassar dan tim BPK. Hal ini dinilai penting untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap aturan yang berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan.
“Jika ada hal yang belum dipahami, jangan ditafsirkan sendiri. Bangun komunikasi yang baik agar tidak terjadi perbedaan persepsi,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Munafri berharap proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah di Kota Makassar.
Ia menegaskan bahwa perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Harapan kita, dari tahun ke tahun kualitas pengelolaan keuangan semakin baik dan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan,” tutupnya.
(Red)
