Aceh Utara, Kabartujuhsatu.news, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Aceh Utara, Zubir HT, menyatakan dukungan penuh terhadap kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Menurutnya, pengaturan tersebut merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang harus dipahami secara utuh dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia.
Zubir menilai, posisi Polri di bawah Presiden merupakan desain yang tepat untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.
“Kedudukan Polri di bawah Presiden adalah pilihan konstitusional yang sudah dirancang untuk menjaga stabilitas negara.
"Namun yang jauh lebih penting dari sekadar struktur adalah bagaimana Polri menjalankan tugasnya secara profesional, independen, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Zubir HT dalam keterangannya yang diterima Redaksi, Rabu (28/1/2026).
Ia menegaskan bahwa keberadaan Polri sebagai alat negara harus tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi, dengan menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Menurutnya, kekuatan institusi kepolisian tidak hanya diukur dari kewenangan yang dimiliki, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat.
Lebih lanjut, Zubir menyampaikan bahwa pandangannya tersebut sejalan dengan sikap Fraksi Partai NasDem di DPR RI yang secara konsisten mendorong penguatan kelembagaan Polri melalui reformasi berkelanjutan.
Reformasi tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, profesionalisme aparat, modernisasi sarana dan prasarana, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal.
“Partai NasDem sejak awal berdiri selalu menempatkan penegakan hukum yang adil dan beradab sebagai pilar penting demokrasi. Karena itu, penguatan Polri harus dilakukan secara komprehensif, bukan hanya struktural tetapi juga kultural,” jelasnya.
Zubir juga menyoroti pentingnya reformasi kultural dan struktural di tubuh Polri agar semakin adaptif terhadap dinamika sosial dan tuntutan masyarakat.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tidak tebang pilih, serta bebas dari intervensi kepentingan politik maupun kekuasaan.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga netralitas Polri, terutama dalam seluruh proses politik dan pemilihan umum.
Netralitas tersebut, menurut Zubir, merupakan kunci untuk menjaga legitimasi demokrasi dan mencegah terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Polri harus menjadi pengayom seluruh rakyat, bukan alat kepentingan kelompok tertentu. Sikap netral, profesional, dan transparan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” tegasnya.
Zubir HT juga menilai bahwa kritik dan pengawasan publik terhadap Polri harus dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi dan upaya penguatan institusi.
Ia mendorong agar Polri terus membuka ruang dialog dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta elemen sipil lainnya.
“Pendekatan humanis, responsif, dan berbasis pelayanan harus menjadi wajah Polri ke depan. Ketika masyarakat merasa dilindungi dan dilayani dengan baik, maka kepercayaan publik akan tumbuh secara alami,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Zubir menegaskan bahwa DPD Partai NasDem Aceh Utara akan terus mendukung setiap langkah penguatan Polri yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, penegakan supremasi hukum, serta kepentingan nasional.
Ia berharap Polri semakin solid dan profesional dalam menjalankan perannya demi terciptanya rasa aman, keadilan, dan ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Red)
