Surabaya, Kabartujuhsatu.news, Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan hukum keperdataan di Indonesia.
Komitmen ini diwujudkan melalui transformasi layanan yang fokus pada penataan dan digitalisasi arsip sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Hantor Situmorang, ke BHP Surabaya pada Jumat (13/6).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Penguatan Tugas dan Fungsi BHP, sekaligus meninjau langsung ruang penyimpanan arsip BHP.
Dalam kesempatan tersebut, Hantor mengungkapkan tiga fokus utama Ditjen AHU untuk optimalisasi BHP, yakni percepatan pengembangan zona integritas menuju WBK/WBBM, penguatan kelembagaan BHP, dan transformasi layanan digital BHP yang diharapkan rampung pada akhir tahun 2025.
“Menteri Hukum berpesan agar layanan di Kemenkum tidak hanya berbasis digital, namun juga terintegrasi dengan seluruh layanan yang ada,” ujar Hantor.
Layanan digital yang sedang dikembangkan meliputi pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) online, pendaftaran wasiat terdaftar, perwalian, pengampuan, kepailitan, afwezigheid, dan onbeheerde nalatenschap.
Transformasi ini juga didukung oleh integrasi melalui AHU Link, platform digital terintegrasi Ditjen AHU yang menghubungkan layanan pelanggan, contact center, unit teknis, dan teknologi informasi dalam satu sistem.
Selain fokus pada digitalisasi layanan, BHP Surabaya juga berperan strategis dalam penataan arsip layanan Ditjen AHU.
Saat ini, BHP Surabaya menyimpan lebih dari 7.400 kotak arsip dengan lebih dari 3 juta klasifikasi dokumen.
Penataan arsip yang rapi, aman, dan akuntabel menjadi perhatian utama untuk memastikan administrasi dokumen pemerintah berjalan dengan baik.
“BHP Surabaya cukup strategi dalam membantu penataan arsip, saya harap setelah dilakukan penataan secara fisik, arsip di sini dapat dilakukan penataan secara digital,” tambah Hantor.
Dengan transformasi layanan dan penataan arsip yang terus dilakukan, BHP Surabaya siap memperkuat sebagai garda terdepan dalam pelayanan hukum keperdataan, mendukung visi Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan layanan yang cepat, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat.
Balai Harta Peninggalan Surabaya adalah unit eksekutif teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang fokus pada pelayanan hukum di bidang keperdataan, khususnya pengurusan harta peninggalan.
BHP Surabaya berkomitmen meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi dan digitalisasi demi memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
(Redho)
