Jakarta, Kabartujuhsatu.news,-Disinyalir pemberitaan CNBC Indonesia cukup valid terkait pernyataan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menyebutkan bahwa ada ribuan kapal milik Vietnam dan China yang masuk perairan Natuna, dekat Laut China Selatan.
"Kapal-kapal tersebut telah mengganggu aktivitas pertambangan kapal Nasional." Kata Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Laksda S. Irawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/9/2021).
"Dalam pantauan radar atau pantauan dari Puskodal, sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam, pantauan radar, termasuk kapal-kapal coast guard China," kata Irawan lebih lanjut pada Senin (13/9/2021).
Irawan menjelaskan bahwa secara kasat mata ataupun langsung pengamatan udara, itu bahkan sampai ratusan, mungkin ribuan kapal yang ada di perairan Natuna.
Lebih lanjut Irawan menyebutkan ada ratusan atau ribuan kapal China dan Vietnam yang memasuki perairan Indonesia di Natuna Utara tanpa izin dan ini sudah berbahaya bagi kedaulatan Indonesia.
Anehnya, kapal-kapal tersebut tidak terdeteksi radar. Bakamla mengetahui itu semua lewat pandangan mata berkat patroli yang dilakukan di sekitar perairan Natuna Utara dekat Laut Cina Selatan.
"Kapal coast guard Cina pun masih mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada _rig noble_ yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian ESDM," urai Irawan lebih lanjut.
Sementara itu menurut pengamat Hukum Politik Suta Widhya SH apa yang dikatakan oleh Irawan beberapa bulan lalu bahwa Bakamla memiliki keterbatasan armada untuk menjaga perairan Indonesia haruslah menjadi perhatian kita bersama.
"Beruntung Patroli juga bisa dilakukan berkat meminjam dari TNI di antaranya berupa pesawat kerjasama dengan Kogabwilhan.
Khususnya wilayah Natuna Utara ini, bagi Kogabwilhan I dan TNI AU adalah melaksanakan kerja sama pemantauan udara," kata dia.
Irawan lalu meminta dukungan DPR terutama Komisi I agar Bakamla bisa lebih baik dalam menjalani tugas pengawasan wilayah perairan Indonesia.
Suta menyayangkan Bakamla hanya memiliki 10 kapal. Kapal-kapal itu belum bisa beroperasi penuh meski kondisi perairan sekitar Laut Cina Selatan dan Natuna Utara masih sangat dinamis.
"Bahaya Komunis Cina harus diwaspadai bersama. Apakah RDP 3 bulan lalu sudah mengambil suatu keputusan dan jalan keluarnya," Tanya Suta.
"Semoga Komisi I bisa menjaga kedaulatan bangsa ini agar tidak bisa diinjak-injak oleh Komunis Cina yang semakin massif eksodus ke tanah air," tutup Suta.
