Bone, Kabartujuhsatu.news, Polemik keabsahan atlet cabang olahraga (cabor) Biliar pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan 2026 kian memanas. Persoalan dugaan atlet yang memperkuat dua daerah berbeda kini menjadi sorotan sejumlah Pengurus Cabang (Pengcab) POBSI kabupaten/kota.
Wakil Ketua III POBSI Kabupaten Soppeng, Resky Putra Pratama, SH, yang akrab disapa Nono, Minggu (8/11/2026), mendesak KONI Sulawesi Selatan dan Pengprov POBSI Sulsel segera mengambil langkah tegas dengan melakukan audit menyeluruh terhadap data dan dokumen verifikasi atlet Biliar yang berlaga di Porprov XVIII.
Desakan tersebut menyusul adanya dugaan salah seorang atlet yang memperkuat kontingen Kota Makassar pernah mewakili daerah lain dalam ajang tingkat nasional. Kondisi itu kemudian dipertanyakan sejumlah Pengcab POBSI karena dinilai berpotensi bertentangan dengan Pedoman Umum (Pedum) KONI Sulsel mengenai persyaratan atlet Porprov.
Bahkan, persoalan tersebut memicu sikap protes dari 14 Pengcab POBSI kabupaten/kota yang menyatakan walk out atau boikot terhadap pertandingan Biliar yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Bone.
“Kami minta KONI Sulsel dan POBSI Sulsel tidak main-main. Kalau terbukti ada atlet yang melanggar aturan, harus ada sanksi tegas. Jangan sampai ada oknum yang memanipulasi data atlet demi kepentingan sesaat karena dapat merusak kredibilitas Porprov,” tegas Nono.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sekadar kesalahan administrasi. Jika dugaan atlet yang mewakili dua daerah terbukti benar, maka hal tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini bukan lagi soal salah data. Ini sudah soal atlet yang diduga bermain untuk dua daerah. Kalau KONI Sulsel dan POBSI Sulsel tidak berani memberikan sanksi jika terbukti melanggar, untuk apa ada aturan?” ujarnya.
Nono menegaskan, langkah protes yang dilakukan sejumlah Pengcab bukan semata-mata persoalan persaingan dalam perebutan medali. Lebih dari itu, pihaknya ingin memastikan pelaksanaan Porprov berjalan sesuai aturan, menjunjung tinggi sportivitas, serta memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh kontingen.
Ia juga meminta panitia Porprov bersama KONI Sulsel membuka dokumen hasil verifikasi atlet Biliar agar status keabsahan peserta dapat diketahui secara transparan.
Menurutnya, keterbukaan dokumen menjadi penting untuk menghindari spekulasi sekaligus memberikan kepastian kepada seluruh Pengcab POBSI yang mempertanyakan persoalan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari KONI Sulsel maupun Pengprov POBSI Sulsel mengenai hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tersebut, termasuk kemungkinan sanksi terhadap atlet maupun pihak yang diduga terlibat.
Sementara itu, keputusan resmi panitia Porprov terkait kelanjutan pertandingan Biliar di Kabupaten Bone di tengah polemik tersebut juga masih dinantikan.
(Red)
