Maros, Kabartujuhsatu.news, Dugaan praktik mafia tanah di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga mengaku menghadapi persoalan penguasaan tanah yang diduga merugikan hak keluarga, termasuk tanah yang diklaim sebagai milik keluarga purnawirawan TNI dan istri seorang pejuang yang memiliki rekam jejak perjuangan pada masa kemerdekaan.
Kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai perlindungan hak kepemilikan masyarakat serta transparansi administrasi pertanahan di Kabupaten Maros.
Salah satu persoalan yang mencuat terjadi di Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu. Tanah yang menurut keterangan pihak pendamping merupakan milik keluarga seorang purnawirawan TNI yang telah meninggal dunia itu diduga dikuasai pihak lain dan kemudian dijadikan lahan kapling.
Ironisnya, hingga kini pihak keluarga atau ahli waris disebut belum memperoleh penyelesaian yang memberikan kepastian atas hak tanah yang mereka klaim tersebut.
Pihak pendamping juga menyoroti peran pemerintah desa setempat. Pemerintah desa disebut telah mengetahui adanya persoalan tersebut, tetapi dinilai belum maksimal memfasilitasi pertemuan antara ahli waris dan pihak yang diduga menguasai lahan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: mengapa persoalan pertanahan yang menyangkut hak keluarga dan ahli waris belum mendapatkan penanganan yang transparan?
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah tanah yang dikaitkan dengan Naima Karaeng, istri almarhum Kapten TNI Angkatan Laut Kaimuddin Karaeng.
Almarhum Kaimuddin Karaeng disebut memiliki rekam jejak pengabdian dalam menjaga keamanan negara, termasuk menghadapi situasi konflik pada masa gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar.
Namun, tanah yang dikaitkan dengan keluarga tersebut kini dilaporkan menjadi objek sengketa dan diduga dikuasai seseorang berinisial H. Sanusi.
Polemik ini membutuhkan perhatian serius dari instansi terkait. Riwayat kepemilikan, dokumen alas hak, proses peralihan tanah, hingga dasar penguasaan oleh masing-masing pihak harus diperiksa secara menyeluruh.
Dengan demikian, persoalan tersebut tidak berhenti pada saling klaim, tetapi memperoleh kepastian berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Hasan Noma Dg Polo, mendesak pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta aparat penegak hukum agar serius menelusuri dugaan praktik mafia tanah di Kecamatan Tompobulu.
Desakan itu disampaikan Akbar Polo kepada awak media, Sabtu (14/11/2026), saat mendampingi masyarakat yang mengaku menjadi korban persoalan pertanahan di wilayah tersebut.
Menurut Akbar, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terlebih jika terdapat dugaan penyimpangan administrasi pertanahan maupun penguasaan lahan tanpa dasar hukum yang jelas.
Ia juga meminta agar proses administrasi pertanahan, termasuk riwayat penerbitan sertifikat atas objek yang dipersoalkan, diperiksa secara transparan.
"Jangan sampai masyarakat yang memiliki hak atas tanah justru menjadi korban akibat dugaan permainan oknum. Kami meminta BPN Maros membuka seluruh proses administrasi dan riwayat penerbitan sertifikat atas objek tanah yang sedang dipersoalkan," tegasnya.
Akbar menambahkan, apabila ditemukan indikasi penerbitan sertifikat yang tidak sesuai prosedur atau penggunaan dokumen yang diduga bermasalah, aparat penegak hukum harus mengusutnya secara profesional.
Akbar Polo juga menyampaikan keprihatinannya terhadap persoalan tanah yang dikaitkan dengan keluarga para purnawirawan dan pejuang bangsa.
Menurutnya, keluarga yang ditinggalkan para pejuang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama sebagaimana warga negara lainnya.
"Para pejuang dahulu berjuang demi kemerdekaan dan keamanan bangsa ini. Sangat memprihatinkan apabila keluarga yang mereka tinggalkan justru harus menghadapi persoalan dalam mempertahankan tanah yang diklaim sebagai warisan keluarga," ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah desa tidak boleh bersikap pasif ketika masyarakat menyampaikan persoalan pertanahan. Pemerintah desa harus menjalankan fungsi pelayanan dan fasilitasi dengan mempertemukan pihak-pihak terkait serta memastikan proses penyelesaian berlangsung terbuka.
Lebih jauh, Akbar Polo mendesak Polda Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar memberikan perhatian terhadap laporan masyarakat mengenai dugaan praktik mafia tanah di Kecamatan Tompobulu.
Ia meminta dilakukan penelusuran menyeluruh terhadap asal-usul tanah, riwayat kepemilikan, proses peralihan hak, penerbitan sertifikat, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari penguasaan lahan tersebut.
"Beranikah aparat penegak hukum di Sulawesi Selatan membongkar dugaan praktik mafia tanah yang selama ini dikeluhkan masyarakat? Jangan biarkan masyarakat berjuang sendirian mempertahankan haknya. Jika memang ditemukan pelanggaran hukum, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban," tegas Akbar.
Kasus yang mencuat di Kecamatan Tompobulu ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah masyarakat.
Publik kini menanti langkah konkret BPN Maros, pemerintah desa, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk membuka fakta di balik persoalan tersebut.
Sebab, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga warisan keluarga yang memiliki nilai sejarah dan perjuangan.
(Red)
