Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Soppeng kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan persoalan mencuat pada kegiatan revitalisasi SDN 44 Sekkanyili, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri.
Sorotan tersebut muncul setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pelita Keadilan (PK) melakukan monitoring terhadap sejumlah pekerjaan revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Soppeng, Sabtu (14/11/2026).
Dalam hasil monitoring tersebut, Ketua LSM Pelita Keadilan Nur Alam Abra menyoroti dugaan keterlibatan suami kepala sekolah sebagai Kepala Pelaksana dalam kegiatan revitalisasi SDN 44 Sekkanyili.
Ketua Komite SDN 44 Sekkanyili, Drs. Mustang, saat dikonfirmasi pada Sabtu (14/11/2026), menyampaikan bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua Komite, sedangkan Sukirman bertindak sebagai Kepala Pelaksana pekerjaan.
"Saya Ketua Komite, Drs. Mustang, sedangkan Sukirman sebagai Kepala Pelaksana yang merupakan suami dari Kepala Sekolah. Adapun kepala tukang rangka baja ringan sekaligus kepala tukang batu berasal dari Kayangan," Kata Mustang.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian Ketua LSM Pelita Keadilan, Nur Alam Abra. Ia mempertanyakan kesesuaian susunan pelaksana kegiatan tersebut dengan ketentuan petunjuk teknis program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026.
Menurut Nur Alam Abra, apabila benar suami kepala sekolah menjabat sebagai Kepala Pelaksana P2SP/PPSP, maka kondisi tersebut perlu diperiksa karena diduga bertentangan dengan ketentuan yang mengatur keterlibatan keluarga inti kepala sekolah.
Ia merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.
Dalam ketentuan yang disebutkannya, anggota keluarga inti kepala sekolah, termasuk suami atau istri, anak, dan orang tua, tidak diperbolehkan menduduki posisi tertentu dalam struktur P2SP/PPSP, baik sebagai ketua, kepala pelaksana, pengawas maupun pekerja.
Nur Alam menilai aturan tersebut penting untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan bantuan pemerintah.
Pasalnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan, sementara kepala pelaksana bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik. Apabila kedua posisi tersebut melibatkan hubungan keluarga inti, maka aspek independensi pengawasan dan transparansi perlu menjadi perhatian.
"Jika benar suami Kepala Sekolah diangkat sebagai Kepala Pelaksana P2SP/PPSP, hal tersebut harus ditelusuri dan diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program revitalisasi," tegas Nur Alam Abra.
Ia meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pembentukan kepanitiaan, mekanisme penunjukan kepala pelaksana, serta pelaksanaan pekerjaan fisik di SDN 44 Sekkanyili.
Menurutnya, program revitalisasi yang menggunakan bantuan pemerintah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai petunjuk teknis agar tujuan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dapat tercapai.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan atau klarifikasi dari Kepala Sekolah SDN 44 Sekkanyili maupun Sukirman terkait dugaan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Sekolah, Sukirman, pihak panitia pelaksana, maupun instansi pendidikan terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
Dugaan pelanggaran tersebut masih memerlukan verifikasi dokumen dan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Sumber : Humas LSM PK
