Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Dinamika politik dan hukum nasional kembali menjadi sorotan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian disusul pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Rangkaian peristiwa tersebut menjadi bahan refleksi hukum dan politik bagi Advokat sekaligus Pemerhati Hukum, Amrayadi, S.H., M.H. Sabtu (14/11/2026).
Dalam tulisan opininya berjudul “Ketika Hukum Menjadi Alat, dan Takdir Menutup Jalan: Refleksi Politik Kekuasaan, Putusan MK 90, serta Skenario 'Tangan Tuhan'”, Amrayadi mengkritisi relasi antara kekuasaan politik, independensi lembaga peradilan, serta pentingnya menjaga integritas konstitusi.
Menurut Amrayadi, sejarah politik modern menunjukkan bahwa hukum berpotensi kehilangan fungsinya sebagai panglima apabila digunakan untuk memenuhi kepentingan dan ambisi kekuasaan.
Ia menilai, ketika instrumen hukum diarahkan untuk kepentingan politik tertentu, kondisi tersebut dapat melahirkan praktik constitutional engineering atau rekayasa konstitusi yang berpotensi menggerus prinsip keadilan dan demokrasi.
Amrayadi mengawali refleksinya dengan menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah pemaknaan ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Melalui putusan tersebut, persyaratan usia minimal 40 tahun memperoleh pengecualian bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Putusan itu kemudian membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Namun, proses pengambilan keputusan tersebut menuai kontroversi, terutama menyangkut dugaan konflik kepentingan dan independensi hakim konstitusi.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) selanjutnya menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara tersebut.
Bagi Amrayadi, peristiwa itu menjadi gambaran penting tentang bagaimana persoalan etik dalam lembaga peradilan dapat berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi penjaga konstitusi.
Sorotan Amrayadi kemudian mengarah pada Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026 dan diumumkan kepada publik pada 10 November 2026.
Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi terkait sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka.
MA menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut batal dan memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut dokumen yang diterbitkan pada 2019.
Pertimbangan MA juga menyoroti tidak ditemukannya bukti berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau SMK.
Bagi Amrayadi, putusan tersebut menjadi momentum penting untuk melihat kembali persoalan persyaratan administratif dalam proses pencalonan pejabat publik serta tanggung jawab lembaga negara dalam memastikan setiap keputusan administrasi memenuhi ketentuan hukum.
Ia memandang bahwa persoalan hukum yang sebelumnya menjadi perdebatan publik kini memasuki babak baru melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.
Perkembangan berikutnya terjadi pada Kamis, 12 November 2026, ketika Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI.
Peristiwa tersebut menambah perhatian publik terhadap dinamika politik nasional, terlebih setelah sebelumnya muncul polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan dan berkembangnya usulan penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR.
Meski demikian, alasan pengunduran diri Gibran perlu dibedakan dari berbagai interpretasi politik yang berkembang. Dalam keterangan resmi MPR, surat pengunduran diri tersebut tidak mencantumkan alasan khusus.
Dalam refleksinya, Amrayadi mengangkat perspektif filosofis dan teologis mengenai keterbatasan manusia dalam merancang serta mempertahankan kekuasaan.
Menurutnya, manusia boleh menyusun strategi politik, mengendalikan berbagai instrumen kelembagaan, bahkan merancang berbagai skenario untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi.
Ia menggambarkan rangkaian peristiwa hukum dan politik tersebut sebagai pengingat bahwa setiap tindakan manusia pada akhirnya akan berhadapan dengan konsekuensi dan pertanggungjawaban.
"Ketika ikhtiar manusia untuk merekayasa hukum mencapai titik nadirnya, di situlah 'Tangan Tuhan' bekerja melalui skenario waktu," demikian salah satu refleksi Amrayadi dalam tulisannya.
Ia juga menegaskan bahwa hukum semestinya berdiri sebagai instrumen keadilan, bukan menjadi alat untuk melayani kepentingan politik kelompok atau individu tertentu.
Menutup tulisannya, Amrayadi menyampaikan bahwa peristiwa politik dan hukum yang terjadi harus menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara negara.
Menurutnya, kekuasaan yang dijalankan tanpa menjunjung tinggi kepatutan, integritas, dan supremasi hukum berisiko kehilangan kepercayaan publik.
"Sejarah akan mencatat, hukum yang disetir oleh ambisi politik mungkin bisa berkuasa sesaat, tetapi waktu dan keadilan sejati pada akhirnya akan merobohkan singgasana yang dibangun di atas fondasi kepalsuan," tulisnya.
Ia mengakhiri refleksinya dengan pesan bahwa sekuat apa pun kekuasaan manusia, tetap terdapat batas yang tidak dapat dilampaui oleh kehendak manusia.
"Seberapa kuat pun kekuasaan, jika Tuhan berkehendak, tidak ada yang abadi." Tandasnya.
Sumber : Amrayadi, S.H., M.H.
Advokat dan Pemerhati Hukum.
