Makassar, Kabartujuhsatu.news – Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar selama kurang lebih 30 menit pada 27 Oktober 2026 menjadi ujian nyata bagi langkah mitigasi pemerintah kota dalam mengantisipasi genangan melalui program bersih kanal dan normalisasi gorong-gorong.
Genangan yang dilaporkan terjadi di sejumlah titik, di antaranya Jalan A.P. Pettarani di depan UIN Alauddin, Jalan Hertasning, Rappocini, Antang, hingga kawasan Kanal Pampang, kembali memunculkan perhatian terhadap efektivitas sistem drainase perkotaan. Kondisi tersebut dilaporkan mengganggu aktivitas masyarakat dan menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami kendala.
Persoalan ini menjadi perhatian Abdul Rasyid, S.H., M.H., anggota Tim Hukum Pemkot Makassar sekaligus mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral UIN Alauddin Makassar, melalui kajian berjudul “Hujan Sehari sebagai Stress Test: Analisis Evaluatif Program Bersih Kanal dan Normalisasi Gorong-Gorong Kota Makassar.”
Menurut Abdul Rasyid, hujan yang terjadi pada 27 Oktober tersebut tidak semata-mata menjadi persoalan cuaca, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi sejauh mana langkah mitigasi yang selama ini dilakukan pemerintah kota mampu mengurangi risiko genangan.
Ia menilai, upaya pembersihan kanal dan normalisasi gorong-gorong merupakan bagian penting dalam penanganan masalah drainase. Namun, efektivitasnya perlu diukur berdasarkan hasil nyata di lapangan, bukan hanya dari jumlah kegiatan pembersihan atau volume sampah yang berhasil diangkut.
“Pembersihan kanal dan normalisasi gorong-gorong merupakan langkah penting. Namun, ketika hujan turun dan genangan masih muncul di sejumlah titik, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah langkah mitigasi yang dilakukan sudah berjalan sesuai kebutuhan,” demikian inti pandangan Abdul Rasyid dalam kajiannya.
Mitigasi Drainase Membutuhkan Dukungan Banyak Pihak
Abdul Rasyid menekankan bahwa penanganan genangan di Kota Makassar tidak dapat dibebankan kepada pemerintah kota semata. Persoalan tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, RT/RW, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Pemerintah memiliki peran dalam memastikan infrastruktur drainase berfungsi, melakukan pemeliharaan secara berkala, serta menangani titik-titik rawan genangan. Sementara itu, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah sampah masuk ke kanal maupun saluran air.
Menurutnya, koordinasi antarpihak menjadi penting karena sistem drainase perkotaan saling terhubung. Kanal utama yang telah dibersihkan belum tentu mampu mengalirkan air secara optimal apabila saluran lingkungan dan gorong-gorong yang menghubungkannya masih mengalami penyumbatan.
Karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari saluran di lingkungan permukiman hingga kanal utama yang menjadi jalur pembuangan air.
Keberhasilan Tidak Cukup Diukur dari Kegiatan Pembersihan
Dalam kajiannya, Abdul Rasyid menjelaskan bahwa keberhasilan program bersih kanal seharusnya dilihat dari sejumlah indikator yang dapat diukur.
Indikator tersebut antara lain berkurangnya titik genangan, waktu yang dibutuhkan hingga air surut setelah hujan berhenti, kondisi saluran setelah dilakukan pembersihan, serta konsistensi pemeliharaan infrastruktur.
Ia juga menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap kapasitas drainase, sedimentasi, kondisi gorong-gorong, dan kemungkinan hambatan aliran air. Dengan demikian, pemerintah dapat membedakan persoalan yang disebabkan oleh saluran tersumbat dengan persoalan yang membutuhkan peningkatan kapasitas atau perbaikan konstruksi drainase.
Menurutnya, hujan berdurasi singkat dapat menjadi salah satu bahan evaluasi lapangan, tetapi penilaian teknis tetap harus mempertimbangkan intensitas hujan, kondisi wilayah, kapasitas saluran, serta karakteristik setiap titik genangan.
Dengan pendekatan tersebut, evaluasi program dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran.
Lima Rekomendasi untuk Perbaikan Tata Kelola Drainase
Untuk memperkuat efektivitas program bersih kanal dan normalisasi gorong-gorong, Abdul Rasyid mengajukan lima rekomendasi.
Pertama, audit teknis dan yuridis drainase. Pemerintah perlu melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi kanal, gorong-gorong, sedimentasi, penyumbatan, dan titik rawan genangan dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta kalangan akademisi.
Kedua, menetapkan indikator kinerja yang terukur. Waktu surut genangan, perubahan jumlah titik genangan, dan kondisi saluran dapat dijadikan bahan evaluasi dengan tetap mempertimbangkan karakteristik serta tingkat risiko setiap kawasan.
Ketiga, memperkuat sistem pelaporan digital. Pengaduan masyarakat perlu terhubung dengan pemetaan titik genangan dan saluran tersumbat agar proses penanganan dapat dipantau secara lebih transparan dan terkoordinasi.
Keempat, mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah dapat mengembangkan apresiasi bagi lingkungan yang konsisten menjaga kebersihan saluran melalui mekanisme yang jelas, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kelima, memperkuat edukasi dan penegakan aturan. Kampanye kebersihan perlu berjalan beriringan dengan edukasi pengelolaan sampah dan penerapan aturan secara proporsional untuk mencegah kebiasaan membuang sampah ke saluran air.
Abdul Rasyid juga menilai gerakan Makassar Tidak Rantasa (MTR) perlu terus diperkuat sebagai gerakan sosial yang membangun kesadaran kolektif, bukan hanya kegiatan kebersihan yang berlangsung pada waktu-waktu tertentu.
Nilai gotong royong dan budaya Siri' Na Pacce dapat menjadi pendekatan sosial untuk menumbuhkan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan perkotaan.
Hujan Menjadi Momentum Evaluasi Bersama
Lebih lanjut, Abdul Rasyid menegaskan bahwa munculnya genangan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seluruh program pemerintah tidak efektif. Namun, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi bagian yang telah berjalan baik maupun aspek yang masih memerlukan pembenahan.
Menurutnya, program bersih kanal perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi mitigasi yang lebih luas, meliputi pemeliharaan drainase, peningkatan kapasitas saluran jika diperlukan, pengendalian sampah, penataan kawasan, serta sistem pemantauan yang berkelanjutan.
Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting agar upaya tersebut dapat memberikan manfaat nyata.
“Pada akhirnya, keberhasilan program bersih kanal bukan sekadar terlihat dari saluran yang bersih setelah kegiatan kerja bakti. Ukuran utamanya adalah sejauh mana upaya tersebut mampu meningkatkan fungsi drainase dan mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat,” menjadi penekanan dalam kajian tersebut.
Hujan pada 27 Oktober 2026 pun menjadi pengingat bahwa mitigasi genangan membutuhkan kerja berkelanjutan dan dukungan banyak pihak. Evaluasi yang berbasis data, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan sistem drainase yang lebih baik dan lingkungan perkotaan yang lebih tangguh terhadap hujan.
Penulis: Abdul Rasyid, S.H., M.H.
Tim Hukum Pemkot Makassar
Mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral UIN Alauddin Makassar
Makassar, 28 Oktober 2026
