Golkar Sulsel Perpanjang Kepengurusan DPD II, Supriansa: Tunggu Musda

Golkar Sulsel Perpanjang Kepengurusan DPD II, Supriansa: Tunggu Musda


Makassar, Kabartujuhsatu.news, DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan memperpanjang masa kepengurusan DPD II Partai Golkar di sejumlah kabupaten/kota hingga pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).

Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan roda organisasi partai di tingkat daerah tetap berjalan, sekaligus menjaga stabilitas dan kesinambungan konsolidasi internal menjelang Musda.

Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel, Supriansa, mengatakan keputusan tersebut mengacu pada ketentuan internal partai, termasuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/I/2020 tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai Golkar.

Menurut Supriansa, berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Golkar, masa jabatan definitif pengurus DPD tingkat kabupaten/kota berlangsung selama lima tahun sejak ditetapkan melalui Musda.

Namun, apabila masa jabatan berakhir sementara Musda belum dapat dilaksanakan, kepengurusan dapat diperpanjang hingga Musda digelar, sepanjang tidak ada keputusan lain dari DPP.

“Jika masa jabatan 5 tahun tersebut berakhir namun Musda belum dapat dilaksanakan, misalnya karena agenda politik nasional atau sedang dalam penataan organisasi, maka untuk menjaga kesinambungan organisasi, kepengurusan daerah yang telah habis masa baktinya diperpanjang secara otomatis hingga pelaksanaan Musda ditetapkan, kecuali jika DPP mengambil keputusan lain,” ujar Supriansa, Jumat (2/10/2026).

Ia juga menegaskan, mekanisme tersebut berbeda dengan kondisi ketika terjadi kekosongan kepemimpinan karena ketua atau pengurus DPD II mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir.

Dalam kondisi tersebut, DPD I Golkar Sulsel akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) setelah berkoordinasi dengan DPP Partai Golkar.

“Lain halnya jika ada DPD II yang mengundurkan diri karena alasan tertentu, maka DPD Provinsi akan menunjuk Plt setelah berkoordinasi dengan DPP,” jelas mantan Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Supriansa menegaskan, mekanisme perpanjangan kepengurusan tersebut bukan hanya berlaku di Sulawesi Selatan, tetapi merupakan bagian dari tata kelola organisasi Partai Golkar secara nasional.

Ia meminta seluruh kader dan pengurus DPD II Golkar di Sulsel tidak terganggu dengan proses penataan organisasi tersebut. Seluruh jajaran diminta tetap menjalankan program kerja dan menjaga soliditas di wilayah masing-masing.

“Perpanjangan ini memberikan kepastian hukum dan tata kelola agar seluruh pengurus di daerah tetap bekerja maksimal. Yang terpenting saat ini adalah menjaga kekompakan, mesin partai terus bergerak, dan konsolidasi organisasi menyambut Musda nanti berjalan mulus serta kondusif,” pungkas Supriansa.

(Red)

Lebih baru Lebih lama
Premium By Raushan Design With Shroff Templates