Surabaya, Kabartujuhsatu.news, Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI pada 19 November 2026.
Namun, LKHAI mengingatkan bahwa pengesahan undang-undang tersebut bukan akhir dari perjuangan pemberantasan korupsi. Sejumlah ketentuan dinilai masih memerlukan perhatian serius, terutama terkait mekanisme perampasan aset, perlindungan hak masyarakat, serta potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat LKHAI, Dr. Bastianto Nugroho, S.H., M.Hum., menilai UU Perampasan Aset merupakan langkah penting setelah melalui penantian panjang selama 18 tahun. Meski demikian, ia menyebut masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus dikawal dalam pelaksanaannya.
Dalam pernyataan resminya, Bastianto mengidentifikasi empat persoalan utama, yakni dihapusnya pengaturan illicit enrichment atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, penerapan asas non-retroaktif, penundaan pemberlakuan undang-undang, serta pembatasan upaya hukum.
Menurutnya, penghapusan ketentuan mengenai unexplained wealth menjadi salah satu catatan penting karena mekanisme tersebut dinilai dapat membantu menelusuri ketidakwajaran kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.
"Bagaimana mungkin kita bicara merampas aset koruptor, tetapi harta pejabat yang tiba-tiba melompat tidak wajar, tidak sebanding dengan gajinya, dan tidak bisa dijelaskan asal-usulnya, justru tidak bisa dirampas?" demikian sorotan LKHAI. Jum'at (20/11/2026).
Bastianto menegaskan, instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak, serta data penghasilan sah perlu dimanfaatkan untuk mengidentifikasi profil kekayaan pejabat publik.
Sepuluh Tuntutan LKHAI
Sebagai bentuk pengawalan terhadap implementasi undang-undang tersebut, LKHAI menyampaikan sepuluh tuntutan resmi kepada pemerintah, DPR, dan aparat penegak hukum.
Pertama, LKHAI mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset, tetapi meminta seluruh proses pelaksanaannya dikawal secara transparan dan akuntabel.
Kedua, mendesak Presiden dan DPR segera melakukan revisi atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memasukkan kembali ketentuan illicit enrichment atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Ketiga, LKHAI meminta agar LHKPN, SPT Pajak, dan data penghasilan sah digunakan sebagai instrumen pemeriksaan kewajaran kekayaan pejabat publik. Jika ditemukan lonjakan harta yang tidak sebanding dengan penghasilan, harus dilakukan pemeriksaan mendalam mengenai sumber perolehannya.
Keempat, LKHAI mendesak KPK, PPATK, dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan audit forensik secara berkala terhadap kekayaan pejabat yang menduduki jabatan rawan penyimpangan, seperti sektor perizinan, perpajakan, bea cukai, pengadaan barang dan jasa, penegak hukum, serta kepala daerah.
Kelima, pengawasan terhadap konglomerat dan korporasi harus dilakukan melalui mekanisme hukum korporasi, termasuk penelusuran Beneficial Owner atau pemilik manfaat sebenarnya, laporan keuangan, SPT badan, serta aliran dana yang dapat ditelusuri melalui PPATK.
Keenam, LKHAI meminta harmonisasi UU Perampasan Aset dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun penghitungan pemulihan kerugian negara.
Ketujuh, perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas. LKHAI mengingatkan agar mekanisme perampasan aset tidak digunakan untuk mengambil harta masyarakat yang diperoleh secara sah, termasuk warisan, hibah, maupun hasil usaha yang legal.
Kedelapan, LKHAI meminta pengawasan ketat terhadap seluruh proses pemblokiran, penyitaan, pengelolaan, dan pelelangan aset. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum dan pengawasan pengadilan yang memadai.
Kesembilan, LKHAI mengusulkan pembentukan satu pintu koordinasi perampasan aset nasional yang melibatkan KPK, Kejaksaan, Polri, PPATK, BPK, OJK, Direktorat Jenderal Pajak, serta badan pengelola aset.
Kesepuluh, LKHAI mendesak penerapan pengawasan berlapis dengan melibatkan badan pengawas independen, PPATK, BPK, Komnas HAM, LPSK, Mahkamah Agung, akademisi, dan masyarakat sipil.
Bastianto secara khusus mengingatkan bahwa kewenangan merampas aset harus disertai mekanisme perlindungan hukum yang kuat.
Menurut LKHAI, sejumlah ketentuan dalam naskah final masih perlu mendapat perhatian, antara lain Pasal 46 mengenai pembatasan upaya hukum yang hanya menyediakan kasasi, Pasal 30 ayat (5) mengenai keberatan dalam perkara tertentu, serta Pasal 54, 57, dan 58 terkait kemungkinan pengelolaan atau penjualan aset sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.
LKHAI berpandangan bahwa mekanisme tersebut harus dilengkapi pengawasan ketat agar tidak merugikan pemilik aset yang sah maupun pihak ketiga yang beritikad baik.
Organisasi tersebut juga mengusulkan agar setiap permohonan perampasan aset diumumkan secara terbuka, aset rampasan dikelola secara profesional, dan hasilnya disalurkan sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, aparat penegak hukum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan pemerasan, menerima suap, atau memperjualbelikan perkara harus diproses secara pidana dan dimintai pertanggungjawaban atas kekayaan yang diperoleh secara tidak sah.
Aturan Turunan Jangan Sampai Menghambat Pelaksanaan
Persoalan lain yang menjadi perhatian LKHAI adalah ketentuan mengenai waktu pemberlakuan dan penyelesaian peraturan pelaksana.
Dalam naskah final, Pasal 73 mengatur bahwa peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 12 bulan sejak undang-undang diundangkan. Sementara Pasal 74 mengatur pemberlakuan undang-undang setelah 12 bulan sejak pengundangan dan setelah terbentuknya badan pengelola serta badan pengawas.
Ketentuan tersebut, menurut Bastianto, harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak terjadi keterlambatan dalam membangun kelembagaan dan menyelesaikan regulasi teknis.
LKHAI mengusulkan empat lapis aturan pelaksana, yaitu:
1. Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur teknis pengelolaan, pengamanan, penilaian, pelelangan, dan pengembalian aset.
2. Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur pembentukan dan tata kerja badan pengelola serta badan pengawas sesuai pendelegasian undang-undang.
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas aparat penegak hukum untuk mengatur koordinasi, pertukaran data, dan pembagian tugas operasional.
4. Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) untuk memperjelas prosedur persidangan, mekanisme keberatan, dan perlindungan hak pihak ketiga.
LKHAI juga meminta pemerintah mengumumkan kalender penyelesaian aturan turunan kepada publik, termasuk jadwal penyusunan draf, pembukaan partisipasi masyarakat, hingga target penyelesaian regulasi.
"Jangan sampai UU Perampasan Aset diulur-ulur aturan turunannya sampai lumpuh diam-diam. Kami tidak menuduh siapa-siapa, tetapi kalau kelamaan, pasti ada yang mengulur-ulur," tegas Bastianto.
Untuk mengawal persoalan tersebut, LKHAI mengangkat seruan #AturanTurunanJanganDiulur sebagai bentuk dorongan agar pemerintah segera menuntaskan seluruh perangkat pelaksanaan undang-undang.
Dalam pernyataan penutupnya, Bastianto menegaskan bahwa UU Perampasan Aset harus benar-benar menjadi instrumen pemberantasan korupsi, bukan alat untuk menekan kelompok tertentu atau merampas hak masyarakat yang tidak bersalah.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan undang-undang tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aturan, tetapi juga integritas aparat penegak hukum, transparansi pengelolaan aset, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia.
"UU Perampasan Aset tanpa kunci pengaman adalah pisau bermata dua. Di tangan penegak hukum yang bersih, ia akan memiskinkan koruptor. Di tangan penegak hukum yang bermain dan kekuasaan yang haus balas dendam, ia akan memiskinkan lawan politik dan rakyat yang tidak bersalah."
Ia menegaskan, LKHAI akan terus mengawal implementasi undang-undang tersebut agar tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.
"UU Perampasan Aset harus menjadi alat pemberantasan korupsi, bukan alat pemberantasan lawan politik, atau sekadar menjadi pajangan yang diketok tetapi tidak pernah dijalankan," tutupnya.
(Red)