Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Persoalan belum dibayarkannya upah sejumlah pekerja pada proyek pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Rabu (19/11/2026).
Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Fraksi Partai Gerindra, Rusdiaman Tahir, angkat bicara menyusul mencuatnya keluhan para pekerja yang hingga kini belum menerima hak mereka dari pekerjaan pembangunan proyek yang menggunakan anggaran APBN tersebut.
Sebelumnya, Ketua LSM Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (Sidik), Mahmud Cambang, melakukan penelusuran langsung dengan mendatangi pihak PT Waskita selaku kontraktor pelaksana proyek pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Soppeng.
Langkah tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima sejumlah laporan masyarakat terkait belum dibayarkannya upah pekerja yang terlibat dalam pekerjaan proyek bernilai ratusan miliar rupiah itu.
Tidak hanya mengonfirmasi pihak Waskita, Mahmud Cambang juga meminta klarifikasi kepada kontraktor lokal yang mempekerjakan sejumlah tenaga kerja di proyek tersebut.
Dari hasil konfirmasi, pihak kontraktor lokal mengaku belum menerima pembayaran dari Waskita. Nilai tagihan yang belum dibayarkan bahkan disebut mencapai miliaran rupiah.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak Waskita melalui Koordinator Wilayah (Korwil) Poernomo bersama stafnya, Tomo, menyampaikan bahwa pihaknya hanya berkontrak dengan PUPR Provinsi Sulawesi Selatan.
Mereka mengarahkan agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada pihak PUPR melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Aswar Anas.
Pernyataan serupa juga disampaikan ketika LSM dan wartawan mempertanyakan keterlibatan serta pekerjaan proyek yang hingga kini disebut belum terselesaikan secara keseluruhan.
Meski demikian, Poernomo disebut telah menyampaikan kepada salah satu kontraktor lokal bahwa pembayaran dijadwalkan pada 28 November 2026. Namun, belum ada penjelasan apakah pembayaran tersebut akan mencakup seluruh tagihan atau hanya sebagian.
Menyikapi persoalan tersebut, Rusdiaman Tahir mengecam apabila benar hak para pekerja belum dibayarkan sebagaimana mestinya.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Soppeng itu menilai persoalan pembayaran upah tidak boleh dianggap sepele. Sebab, para pekerja telah mengeluarkan tenaga dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga sudah menjadi kewajiban pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak mereka.
Ia juga meminta pihak-pihak terkait tidak saling melempar tanggung jawab dan segera menyelesaikan persoalan pembayaran tersebut.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan dan sosial melalui anggaran negara harus berjalan dengan tata kelola yang baik, termasuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mendapatkan hak sesuai kesepakatan.
Persoalan ini diharapkan segera mendapat penyelesaian konkret, sehingga para pekerja maupun kontraktor lokal tidak terus dirugikan akibat belum jelasnya realisasi pembayaran.
Terlebih, proyek yang bersumber dari APBN tersebut semestinya tidak hanya mengejar penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan kewajiban kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaannya.
(Red)
