Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Dugaan keterlibatan anak di bawah umur sebagai Ladies Companion (LC) atau pemandu lagu di tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Soppeng menjadi perhatian serius. Praktik tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran ketenagakerjaan, tetapi berpotensi mengarah pada eksploitasi anak hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Praktisi hukum sekaligus pemerhati sosial, Amrayadi Arafah, S.H., M.H., menilai persoalan ini membutuhkan perhatian bersama, baik dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pengelola tempat hiburan malam maupun masyarakat.
Kata Amrayadi, keberadaan anak-anak di lingkungan hiburan malam yang identik dengan rokok, minuman beralkohol dan berbagai risiko sosial dapat mengancam tumbuh kembang serta masa depan mereka, ujarnya, Senin (16/11/2026).
Ia pun memberikan apresiasi kepada Polres Soppeng atas langkah penertiban setelah menemukan tiga LC yang diduga masih di bawah umur, sebagaimana diberitakan media Treninfo dengan judul “Temukan Tiga LC Diduga di Bawah Umur, Polres Soppeng Dalami Indikasi Perdagangan Orang”.
Langkah kepolisian yang mendalami dugaan TPPO tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mencegah praktik eksploitasi anak di wilayah Kabupaten Soppeng.
Amrayadi menegaskan, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa. Sebab, anak-anak merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual.
Dari sisi psikologis dan sosial, keterlibatan anak dalam lingkungan hiburan malam berpotensi menimbulkan dampak serius, mulai dari terganggunya pendidikan, trauma psikologis, kekerasan hingga stigma sosial berkepanjangan.
Amrayadi menjelaskan, perlindungan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
Salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76I melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur larangan mempekerjakan anak, dengan pengecualian terbatas untuk jenis pekerjaan tertentu yang memenuhi persyaratan hukum.
Apabila dalam proses perekrutan ditemukan unsur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan cara-cara yang melanggar ketentuan untuk tujuan eksploitasi, maka dugaan TPPO juga perlu didalami berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
Tidak hanya mengapresiasi langkah kepolisian, Amrayadi juga mendorong Pemerintah Kabupaten Soppeng mengambil langkah konkret melalui pengawasan terhadap seluruh tempat hiburan malam.
Menurutnya, instansi terkait perlu melakukan pemeriksaan terhadap perizinan usaha, sistem perekrutan tenaga kerja, serta memastikan tidak ada anak di bawah umur yang dipekerjakan.
Pengelola usaha yang terbukti melanggar aturan juga perlu dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha apabila memenuhi dasar hukum.
Selain pengawasan pemerintah, peran keluarga, pemerintah desa dan kelurahan, tokoh agama serta masyarakat juga dinilai penting untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam pekerjaan berisiko.
Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bugis seperti sipakatau dan sipakainge diharapkan kembali diperkuat sebagai landasan kepedulian bersama dalam menjaga generasi muda.
Amrayadi turut mengingatkan bahwa anak-anak yang diduga menjadi korban eksploitasi tidak boleh hanya dipandang dari sisi pelanggaran hukum.
Mereka harus mendapatkan perlindungan, pendampingan psikososial, pemulihan trauma serta jaminan untuk kembali memperoleh hak pendidikan.
Menurutnya, penanganan kasus semacam ini harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, bukan justru menambah beban psikologis maupun stigma terhadap mereka.
Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak digeneralisasi terhadap seluruh pengelola tempat hiburan malam. Sebab, tidak semua usaha hiburan memiliki praktik perekrutan yang melanggar ketentuan.
Edukasi, sosialisasi dan pengawasan berkelanjutan tetap diperlukan agar seluruh pelaku usaha memahami kewajiban hukum dalam mempekerjakan tenaga kerja.
“Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Jangan sampai masa depan generasi muda dikorbankan demi keuntungan ekonomi sesaat,” demikian pesan yang ditekankan Amrayadi.
Ia berharap Kabupaten Soppeng tetap menjadi daerah yang menjunjung tinggi nilai agama, adat istiadat dan budaya lokal, sekaligus memberikan ruang yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh, belajar dan meraih masa depan.
(Red)
