Kolaka Utara, Kabartujuhsatu.news,– Kebijakan mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara kini berada di bawah sorotan tajam. Sejumlah pengangkatan pejabat pada posisi strategis dinilai menyisakan tanda tanya besar, terutama terkait kepatutan jenjang karier, kompetensi, serta transparansi proses penempatan jabatan.
Persoalannya bukan semata siapa yang diangkat dan siapa yang dipindahkan. Lebih jauh, publik mempertanyakan apakah mekanisme pembinaan karier ASN masih berjalan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, atau justru membuka ruang bagi promosi yang sulit dijelaskan secara profesional.
Sejumlah riwayat jabatan pejabat menjadi bahan perbincangan.
Ismail, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, disebut kemudian dipercaya menduduki posisi Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah.
Hamka, yang disebut sebelumnya menjabat Kepala Seksi (Kasi), kini dipercaya menjadi Camat Pakue Utara.
Sementara Baso Hendra Jaya, yang sebelumnya menjabat Lurah Lasusua, disebut langsung menduduki jabatan Camat definitif di Kecamatan Tiwu.
Informasi tersebut disampaikan seorang ASN yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Minggu (15/11/2026).
Rangkaian penempatan ini memunculkan pertanyaan serius yang tidak bisa dijawab hanya dengan alasan bahwa mutasi merupakan hak prerogatif kepala daerah.
Jabatan dalam birokrasi pemerintahan bukan hadiah, bukan pula ruang untuk menguji coba kemampuan seseorang tanpa mempertimbangkan persyaratan yang berlaku.
Posisi Asisten Sekretariat Daerah membutuhkan kapasitas koordinasi, pengalaman birokrasi, dan kemampuan manajerial lintas organisasi perangkat daerah.
Demikian pula jabatan camat yang menuntut kemampuan memimpin wilayah, mengoordinasikan pemerintahan, serta memastikan pelayanan masyarakat berjalan efektif.
Jika pejabat yang ditempatkan memiliki kompetensi dan memenuhi seluruh persyaratan, pemerintah daerah seharusnya tidak kesulitan menjelaskan dasar pengangkatannya.
Namun, jika terdapat tahapan yang tidak sesuai ketentuan, hal tersebut harus menjadi perhatian serius instansi pengawas kepegawaian.
Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memang mempunyai kewenangan dalam manajemen ASN. Tetapi kewenangan itu tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip sistem merit.
Karena itu, pertanyaan publik tidak boleh dianggap sebagai serangan politik ataupun kritik tanpa dasar.
BKPSDM Kolaka Utara harus menjelaskan secara terbuka bagaimana proses penilaian dilakukan, apa pertimbangan teknisnya, serta apakah seluruh pejabat yang diangkat telah memenuhi persyaratan jabatan.
Apakah pengalaman kerja sudah diperhitungkan? Apakah kompetensi manajerial telah diuji? Apakah kualifikasi pendidikan sesuai? Apakah mekanisme pengangkatan telah memperoleh pertimbangan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku?
Jangan sampai BKPSDM hanya menjadi institusi administratif yang mengurus surat keputusan, tanpa memastikan kualitas dan kepatutan proses penempatan pejabat.
Melihat munculnya berbagai pertanyaan tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI diminta turun tangan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap proses mutasi serta promosi pejabat di lingkungan Pemkab Kolaka Utara.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan tidak ada pengabaian terhadap persyaratan jabatan, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, maupun prosedur manajemen ASN.
BKN juga diharapkan menelusuri apakah penerapan sistem merit benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan atau sekadar formalitas dalam administrasi kepegawaian.
Jika semuanya sudah sesuai aturan, pemerintah daerah harus berani membuktikannya melalui dokumen dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau ketidaksesuaian persyaratan, harus ada tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Sebab, membiarkan persoalan ini tanpa klarifikasi hanya akan memperbesar kecurigaan dan merusak kepercayaan ASN terhadap sistem pembinaan karier.
Birokrasi yang sehat tidak dibangun berdasarkan kedekatan, selera kekuasaan, atau pertimbangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Birokrasi harus berdiri di atas profesionalitas, integritas, kompetensi, dan rekam jejak.
ASN yang memiliki pengalaman panjang dan memenuhi kualifikasi berhak mendapatkan kesempatan karier yang adil.
Jangan sampai muncul kesan bahwa perjalanan karier bertahun-tahun dapat dilewati begitu saja tanpa penjelasan yang masuk akal.
Kini, Bupati Kolaka Utara dan BKPSDM ditantang untuk membuka fakta di balik penempatan sejumlah pejabat tersebut.
Publik tidak membutuhkan pembelaan normatif. Publik membutuhkan transparansi.
BKN RI perlu turun tangan. Audit prosesnya, periksa persyaratannya, dan pastikan sistem merit tidak hanya menjadi slogan di atas kertas.
Sebab, ketika jabatan strategis dipertanyakan, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas pejabat yang diangkat, melainkan juga wajah profesionalitas birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
(Red)
