Makassar, Kabartujuhsatu.news, Pelantikan pengurus Golkar Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin (IAS), hari ini, 25 Oktober 2026, di Makassar, bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan. Ini adalah awal ujian besar: mampukah IAS menerjemahkan target DPP menjadi tambahan kursi legislatif pada Pemilu 2029?
Targetnya tidak main-main, kenaikan 50 persen. Untuk DPR RI, dari empat menjadi enam kursi; DPRD Provinsi, dari 14 menjadi 21 kursi. Sementara kursi DPRD kabupaten/kota ditargetkan meningkat dari 138 menuju sekitar 200 kursi. Angka ini merupakan target yang telah disampaikan IAS, bukan hasil yang otomatis lahir dari pelantikan.
Masalahnya, menambah kursi tidak semudah menambah kursi di ruang pelantikan. Di hotel, kursi bisa dipesan. Di parlemen, kursi harus diperjuangkan dengan suara rakyat.
IAS boleh memiliki hampir 200 pengurus. Namun, kalau semua sibuk rapat, berfoto, dan membuat spanduk, siapa yang benar-benar bekerja menjangkau pemilih? Jangan sampai struktur organisasi gemuk, tetapi jaringan suara kurus.
*Jangan Berhenti di TPS, Masuklah sampai ke Rumah Tangga*
Golkar harus mengubah cara berpikir. TPS bukan lagi batas akhir pemetaan, melainkan titik awal untuk membaca perilaku pemilih secara agregat. Organisasi harus memahami persoalan masyarakat hingga tingkat lingkungan dan rumah tangga, tanpa mengubah privasi warga menjadi alat politik.
Teknologi informasi harus menjadi tulang punggung organisasi. Bangun dashboard politik yang memetakan hasil pemilu sebelumnya, jumlah pemilih, karakteristik wilayah, isu pelayanan publik, serta kekuatan dan kelemahan organisasi di setiap daerah. Data diperbarui berkala, bukan hanya dibuka menjelang pemilu.
Tetapi ingat, teknologi secanggih apa pun tidak bisa menggantikan manusia. Aplikasi boleh pintar, tetapi kalau pengurusnya hanya muncul menjelang pemilu, rakyat juga bisa lebih pintar, pura-pura lupa.
Mari berhitung. Jika Golkar menargetkan kenaikan kursi DPRD provinsi dari 14 menjadi 21, berarti diperlukan tambahan tujuh kursi atau kenaikan 50 persen. Itu bukan pekerjaan satu musim kampanye.
Secara manajerial, target tersebut harus dipecah menjadi sasaran tahunan, kabupaten/kota, daerah pemilihan, dan indikator kerja yang dapat diaudit. Setiap daerah perlu memiliki peta kompetisi berdasarkan hasil pemilu terakhir, distribusi suara partai, jumlah kursi yang diperebutkan, serta simulasi perubahan suara.
Perlu diingat, kenaikan suara 50 persen tidak otomatis menghasilkan kenaikan kursi 50 persen. Kursi ditentukan pula oleh sistem pembagian kursi, ambang batas yang berlaku, dan distribusi suara antarpeserta.
Karena itu, lakukan simulasi beberapa skenario: konservatif, moderat, dan optimistis. Hitung berapa tambahan suara yang dibutuhkan di setiap daerah pemilihan, lalu ukur kesenjangan antara kondisi aktual dan target. Tanpa itu, target 50 persen hanya angka cantik dalam pidato.
*Lima Pekerjaan Rumah IAS*
Pertama, bangun organisasi sampai akar rumput. Pastikan setiap kecamatan, desa/kelurahan, dan lingkungan memiliki pengurus aktif dengan tugas terukur, bukan sekadar nama dalam SK.
Kedua, jadikan data sebagai kompas. Satukan data hasil pemilu, laporan kegiatan, aspirasi warga, dan evaluasi organisasi dalam sistem yang aman. Data pribadi harus dilindungi dan tidak boleh dikumpulkan atau digunakan tanpa dasar yang sah.
Ketiga, hidupkan mesin komunikasi digital. Produksi konten yang menjawab persoalan publik, bukan hanya foto pejabat berjabat tangan. Ukur jangkauan, interaksi, respons masyarakat, dan tindak lanjutnya.
Keempat, lakukan kaderisasi dan evaluasi. Pengurus muda dan perempuan jangan hanya menjadi pelengkap komposisi. Beri mereka tanggung jawab, anggaran, target kerja, dan ruang mengambil keputusan.
Kelima, jadikan kerja sosial sebagai kebiasaan, bukan musiman. Dengarkan persoalan pendidikan, ekonomi, kesehatan, pertanian, dan lapangan kerja. Bangun kepercayaan melalui kerja nyata, bukan janji yang hanya rajin muncul menjelang pencoblosan.
IAS memiliki waktu menuju Pemilu 2029 untuk membuktikan bahwa kepengurusan baru bukan sekadar barisan nama besar. Diperlukan disiplin organisasi, pembiayaan yang akuntabel, evaluasi berkala, dan keberanian mengoreksi pengurus yang tidak bekerja.
Ukuran keberhasilan bukan berapa ribu orang menghadiri pelantikan, melainkan seberapa kuat organisasi melayani masyarakat dan seberapa baik partai memahami kebutuhan publik.
Sebab, dalam politik, tepuk tangan di hotel bisa berlangsung lima menit. Tetapi kepercayaan rakyat dibangun bertahun-tahun.
Pesan untuk IAS sederhana, jangan sampai Golkar Sulsel hebat dalam mengumpulkan orang, tetapi kesulitan menghitung hasil kerja. Target 50 persen membutuhkan lebih dari optimisme. Ia membutuhkan ilmu, data, disiplin, dan kerja nyata.
Kalau tidak, yang bertambah mungkin hanya jumlah pengurus dan panjang daftar grup WhatsApp. Kursinya? Itu cerita lain. (*)
Sumber : Dr Nurmal Idrus MM
Direktur Nurani Strategic Consulting
Makassar, Minggu (25/10/2026).
