Sulsel, Kabartujuhsatu.news, Dugaan penyimpangan data atlet di lingkungan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sulawesi Selatan menjadi sorotan sejumlah insan biliar dari berbagai kabupaten/kota.
Persoalan tersebut mencuat menjelang pelaksanaan event resmi di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Selatan. Sejumlah perwakilan atlet dan pembina biliar daerah menduga terdapat ketidaksesuaian dalam proses pendataan atlet yang dinilai tidak sejalan dengan Pedoman Umum (Pedum) KONI Sulsel.
Mereka pun meminta KONI Sulsel segera melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dugaan tersebut guna memastikan proses administrasi dan verifikasi atlet berjalan sesuai ketentuan.
Berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan sejumlah perwakilan atlet dan pelatih kabupaten/kota, terdapat beberapa hal yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Di antaranya, dugaan perbedaan antara data awal atlet dengan data akhir yang tercantum dalam daftar Entry By Name. Selain itu, ditemukan indikasi perubahan data yang dinilai tidak wajar, sementara dokumentasi maupun rekam jejak perubahan data tersebut disebut belum dapat dijelaskan secara transparan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, serta pihak yang memiliki kewenangan melakukan perubahan data atlet.
Bahkan, muncul dugaan bahwa perubahan tersebut berpotensi mengakomodasi atlet tertentu yang menurut pihak pengadu diduga tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Pedoman Umum KONI Sulsel.
Hal itu disampaikan Resky Putra Pratama, S.H., yang akrab disapa NONO, selaku Wakil Ketua III POBSI Kabupaten Soppeng, Sabtu (31/10/2026).
Menurutnya, persoalan ini bukan menyangkut kepentingan pribadi maupun persaingan antardaerah, melainkan menyangkut kepastian penerapan aturan dan keadilan bagi seluruh atlet yang telah mengikuti proses pembinaan dan seleksi.
"Ini bukan soal benci atau iri. Kami adalah pembina atlet di daerah yang selama ini membina atlet dari nol dan mengikuti proses seleksi sesuai aturan. Namun, ketika muncul dugaan adanya atlet yang bisa lolos melalui proses yang tidak sesuai Pedum, tentu ini harus dipertanyakan. Kalau aturan sudah dibuat, untuk apa ada Pedoman Umum jika tidak diterapkan secara konsisten?" ungkap NONO.
NONO menilai, apabila dugaan tersebut tidak ditelusuri secara objektif, persoalan ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan insan biliar kabupaten/kota terhadap proses administrasi dan seleksi atlet.
Ia menegaskan bahwa Pedoman Umum KONI merupakan acuan yang harus menjadi pegangan seluruh pihak dalam pelaksanaan multi-event olahraga.
"Pedoman Umum KONI menjadi landasan dalam pelaksanaan multi-event. Semua pihak harus tunduk pada aturan tersebut. Jika benar ada oknum di internal POBSI yang melakukan perubahan data tidak sesuai ketentuan, maka persoalan ini bukan hanya menyangkut organisasi, tetapi juga menyangkut integritas dan sportivitas olahraga," tegasnya.
Ia juga meminta agar dugaan tersebut tidak dianggap sebagai persoalan administratif biasa sebelum dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Sebab, apabila nantinya terbukti terdapat manipulasi data yang dilakukan secara sengaja untuk menguntungkan pihak tertentu, tentu hal tersebut berpotensi merugikan atlet maupun daerah lain yang telah mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan.
Atas persoalan tersebut, sejumlah insan biliar kabupaten/kota yang merasa terdampak menyampaikan beberapa tuntutan kepada KONI Sulawesi Selatan.
Pertama, meminta Ketua Umum KONI Sulsel membentuk tim investigasi independen guna menelusuri dugaan penyimpangan data atlet cabang olahraga biliar.
Kedua, mendesak POBSI Sulsel membuka secara transparan data awal dan data akhir atlet, termasuk daftar Entry By Name, kepada seluruh Pengurus Cabang POBSI kabupaten/kota agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun polemik berkepanjangan.
Ketiga, meminta dilakukan audit terhadap sistem pendataan serta verifikasi ulang terhadap dokumen atlet yang diduga bermasalah dengan mengacu pada Pedoman Umum KONI Sulsel.
NONO kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menuduh atau menghakimi individu tertentu. Namun, ia berharap lembaga yang memiliki kewenangan dapat segera melakukan pemeriksaan secara profesional dan terbuka.
"Kami tidak menuduh secara personal. Kami hanya menyampaikan adanya dugaan yang perlu ditelusuri. Siapa yang bertanggung jawab, biarlah KONI melakukan pemeriksaan. Kami mencintai olahraga biliar Sulsel dan tidak ingin nama baik olahraga ini tercoreng akibat persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui transparansi dan penegakan aturan," pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang menyampaikan keberatan masih berupaya menghubungi pengurus POBSI Sulsel dan Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel untuk memperoleh klarifikasi serta hak jawab atas dugaan tersebut.
Publik olahraga kini menantikan penjelasan resmi dan langkah konkret dari pihak terkait agar persoalan ini dapat diselesaikan secara objektif, transparan, serta tidak merugikan atlet maupun daerah mana pun.
(Red)
