Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali mendorong penguatan pelayanan publik melalui inovasi. Enam inovasi pelayanan publik disiapkan untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Perluasan Skala, Replikasi dan Orientasi Global (KIPP PRO) Tematik Tahun 2026.
Enam inovasi tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan dengan tema KIPP PRO 2026, yakni “Pelayanan Inklusif pada Fase Kelahiran.”
Kepala Bapelitbangda Soppeng, Andi Agus Nongki, S.IP., M.Si., didampingi Kepala Bidang Litbang Bapelitbangda Soppeng Andi Dewi Siswati, SE, menyampaikan kesiapan tersebut kepada Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng pada 14 September 2026.
Pertemuan itu turut dihadiri para perwakilan inovator dari masing-masing perangkat daerah dan unit pelayanan.
Andi Agus menjelaskan, keenam inovasi dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan tema kompetisi sekaligus pengalaman penerapan inovasi yang telah berjalan di lapangan.
Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng memberikan apresiasi kepada para inovator dan perangkat daerah yang terus mencari terobosan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, inovasi bukan sekadar kebutuhan untuk mengikuti kompetisi, tetapi harus menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelayanan secara berkelanjutan.
“Saya mengapresiasi para inovator dan semua instansi yang terus berusaha mengembangkan inovasinya. Ini menunjukkan bahwa teman-teman di lapangan tidak berhenti bekerja, tetapi terus memikirkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” ujar Suwardi.
Suwardi menegaskan, inovasi yang telah berjalan harus terus dievaluasi dan dikembangkan agar manfaatnya semakin luas.
“Yang paling penting bukan hanya ikut kompetisi. Inovasi ini harus terus hidup dan berkembang karena tujuan akhirnya adalah masyarakat. Kalau ada yang masih kurang, kita perbaiki. Kalau sudah baik, kita kembangkan supaya manfaatnya semakin luas,” katanya.
Enam Inovasi yang Dibawa
Enam inovasi tersebut berasal dari sejumlah perangkat daerah dan unit pelayanan dengan fokus yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan ibu, anak, kesehatan hingga kesehatan jiwa.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusung BAYI PAPA (Bayi Lahir Pulang Dapat Akta), sebuah inovasi yang berkaitan dengan layanan administrasi kependudukan bagi bayi yang baru lahir.
Sementara dari RSUD Latemmamala terdapat dua inovasi, yakni FOR KIA (Forum Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak) serta NO PSIKIS (Inovasi Psikiatri Komunitas Terintegrasi di Soppeng).
Dua inovasi lainnya berasal dari UPTD Puskesmas Ganra, yakni PERI-SEHAT, yang berkaitan dengan komitmen menjaga kehamilan dan konsumsi Tablet Tambah Darah selama masa kehamilan.
Kemudian PENTAS GIMURA (Peningkatan Pengetahuan dan Status Kesehatan Gigi Mulut Ibu Hamil di UPTD Puskesmas Ganra) yang menyasar aspek kesehatan gigi dan mulut ibu hamil.
Adapun inovasi keenam adalah PEGANG JIDAT (Perhatikan Penderita Gangguan Jiwa di Sekitar Kita) dari UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 Soppeng.
Andi Agus mengatakan, keikutsertaan dalam KIPP PRO menjadi kesempatan bagi Soppeng untuk memperlihatkan praktik pelayanan publik yang telah dikembangkan di tingkat daerah.
Namun, ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan inovasi tidak berhenti pada kompetisi.
“Yang kita dorong adalah bagaimana inovasi ini terus hidup. Kalau memang efektif membantu masyarakat, harus dipertahankan, diperbaiki dan kalau memungkinkan dikembangkan lebih luas,” katanya.
Saat ini, keenam inovasi tersebut memasuki tahap persiapan proposal KIPP PRO. Prosesnya didukung melalui bahan sosialisasi, akun SINOVIK, formulir proposal serta layanan pendampingan melalui Helpdesk KIPP PRO yang disediakan Kementerian PANRB.
Bagi Pemkab Soppeng, enam inovasi tersebut tidak hanya menjadi materi untuk mengikuti kompetisi, tetapi juga merepresentasikan upaya perangkat daerah menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang lebih spesifik.
Mulai dari administrasi bayi baru lahir, kesehatan ibu dan anak, kesehatan gigi ibu hamil, hingga layanan kesehatan jiwa, seluruh inovasi diarahkan agar pelayanan pemerintah semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
(Red)
