Sulsel, Kabartujuhsatu.news, Pernyataan stok BBM aman belum tentu membuat masyarakat merasa aman.
Di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, antrean kendaraan justru mengular di SPBU. Masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.
Di tengah kondisi tersebut, muncul pernyataan bahwa stok BBM sebenarnya tersedia dan kepanikan masyarakat atau panic buying menjadi salah satu pemicunya.
Namun pertanyaan publik kemudian menjadi semakin sederhana: kalau stok aman, mengapa BBM sulit didapat ketika masyarakat membutuhkannya?
Di sinilah persoalannya menjadi lebih serius.
Sebab masyarakat tidak membeli BBM di tangki penyimpanan Pertamina. Masyarakat membeli BBM di SPBU.
Artinya, ukuran "aman" bagi publik bukan sekadar berapa banyak stok yang tersimpan di depo, tetapi seberapa lancar BBM tersebut sampai ke SPBU dan dapat dibeli masyarakat tanpa antrean yang tidak wajar.
Jika pasokan tersedia tetapi distribusinya tersendat, maka ada persoalan manajemen distribusi yang harus dibuka secara terang.
Jika distribusi sebenarnya normal tetapi terjadi lonjakan permintaan, maka publik juga berhak mengetahui data dan penjelasan yang konkret.
Jangan sampai semua persoalan kemudian disederhanakan dengan satu istilah: panic buying.
Kepanikan masyarakat memang bisa memperbesar permintaan. Tetapi kepanikan juga tidak lahir dari ruang kosong.
Ketika masyarakat melihat antrean panjang, mendengar kabar pasokan terbatas, kemudian tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kapan kondisi kembali normal, rasa khawatir sangat mudah berubah menjadi aksi borong.
Dengan kata lain, krisis informasi dapat berubah menjadi krisis BBM di tingkat masyarakat.
Karena itu, Pertamina tidak cukup hanya mengatakan stok tersedia.
Publik membutuhkan angka dan fakta: berapa stok regional Sulsel, berapa konsumsi harian, berapa pasokan yang masuk setiap hari, wilayah mana yang mengalami gangguan distribusi, SPBU mana yang mengalami lonjakan permintaan, serta kapan kondisi diperkirakan kembali normal.
Informasi seperti itu jauh lebih berguna daripada sekadar kalimat bahwa stok aman.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulsel juga tidak boleh mengambil posisi sebagai penonton.
Ketika antrean BBM mulai mengganggu aktivitas masyarakat, pemerintah harus berada di depan. Koordinasi dengan Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian dan pengelola SPBU harus dilakukan secara cepat dan terukur.
Jangan tunggu antrean mengular baru sibuk mencari penjelasan.
Pemerintah seharusnya memiliki sistem pemantauan yang mampu mendeteksi lebih awal ketika terjadi lonjakan permintaan atau gangguan distribusi.
Bahkan, gagasan membangun crisis command center untuk memantau stok, distribusi, antrean dan kebutuhan BBM secara berkala layak dipertimbangkan.
Sebab dalam situasi krisis, pemerintah tidak boleh bekerja dengan pola "menunggu masalah muncul, kemudian bereaksi".
Yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca gejala sebelum kepanikan menjadi gelombang besar.
Persoalan BBM hari ini akhirnya bukan hanya tentang ada atau tidak adanya stok.
Persoalannya adalah apakah sistem distribusi mampu memastikan stok tersebut benar-benar hadir di SPBU pada saat masyarakat membutuhkannya.
Sebab stok yang aman di atas kertas tidak banyak berarti bagi warga yang sudah mengantre berjam-jam tetapi belum mendapatkan BBM.
Dan jika masyarakat harus mengantre panjang sementara pemerintah dan Pertamina terus mengatakan kondisi aman, maka publik wajar bertanya:
Aman menurut data siapa? Aman di mana? Dan aman sampai kapan?
Pertanyaan itu bukan bentuk kepanikan.
Itu adalah pertanyaan publik yang berhak mendapatkan jawaban.
Sulsel mungkin tidak sedang kekurangan BBM secara keseluruhan. Tetapi jika distribusi tidak mampu menjamin BBM tersedia secara normal di tingkat SPBU, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya pasokan, melainkan kredibilitas manajemen krisis pemerintah dan Pertamina.
Sebab dalam keadaan krisis, masyarakat tidak membutuhkan kalimat yang menenangkan semata.
Masyarakat membutuhkan bukti bahwa keadaan memang terkendali.
Hal tersebut disampaikan Dr. Nurmal Idrus, SE, MM dalam opininya, Minggu (13/9/2026).
