Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Kelangkaan LPG 3 kilogram yang terjadi di Kabupaten Soppeng terus menjadi sorotan. Di tengah keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas bersubsidi, bahkan muncul informasi harga tabung LPG 3 kg di tingkat masyarakat telah mencapai Rp60 ribu per tabung.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Fraksi PDI Perjuangan, Ardi Doma, mendesak Pemerintah Kabupaten Soppeng agar tidak hanya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tingkat pengecer, tetapi juga memperluas pengawasan hingga ke agen dan pangkalan LPG.
Menurut Ardi, langkah tersebut penting dilakukan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi benar-benar berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
"Sidak ke pengecer saja tidak cukup. Pemerintah daerah perlu turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap agen dan pangkalan agar diketahui secara jelas di mana letak persoalan distribusinya," ujar Ardi melalui pernyataannya di media sosial yang dipantau, Rabu (15/7/2026).
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Soppeng itu mengatakan, pemerintah bersama instansi terkait harus melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi LPG 3 kilogram.
Ia meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah stok yang tersedia, dokumen administrasi penyaluran, hingga kepatuhan agen dan pangkalan dalam menjalankan ketentuan distribusi LPG bersubsidi.
Selain itu, Ardi juga meminta pemerintah memastikan tidak ada penyaluran LPG 3 kilogram ke luar wilayah Kabupaten Soppeng maupun praktik penjualan yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
"Sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Fraksi PDI Perjuangan, saya meminta Bupati bersama instansi terkait melakukan pengawasan langsung terhadap seluruh mata rantai distribusi LPG 3 kg. Tujuannya memastikan tidak terjadi penjualan di luar wilayah Kabupaten Soppeng, penyimpangan distribusi, maupun penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi," tegasnya.
Ardi mengungkapkan, masyarakat berhak memperoleh LPG bersubsidi dengan mudah, tepat sasaran, dan dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, harga LPG 3 kilogram di sejumlah tempat disebut telah menyentuh angka Rp60 ribu per tabung.
Jika informasi tersebut benar, menurutnya kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena sangat membebani masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini bergantung pada LPG bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Ia menilai pemerintah tidak boleh hanya menunggu situasi membaik, tetapi harus segera turun ke lapangan untuk mengetahui penyebab kelangkaan yang terjadi.
Ardi juga meminta agar pemerintah tidak ragu mengambil tindakan tegas apabila dalam sidak ditemukan adanya pelanggaran, seperti penimbunan, penyimpangan distribusi, penjualan di atas HET, maupun pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, apabila hasil pengawasan menunjukkan bahwa kelangkaan terjadi karena pasokan LPG dari tingkat distributor atau alokasi untuk Kabupaten Soppeng memang kurang, maka pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar kuota LPG 3 kilogram untuk Soppeng dapat ditambah.
Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan kelangkaan tidak terus berlarut.
Ardi menegaskan bahwa masyarakat kecil tidak boleh menjadi korban akibat persoalan distribusi ataupun keterbatasan pasokan LPG bersubsidi.
"Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kelangkaan maupun dugaan permainan distribusi. Negara harus hadir untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat," pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Soppeng maupun pihak terkait mengenai penyebab kelangkaan LPG 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat. Namun, berbagai kalangan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar distribusi kembali normal dan masyarakat dapat memperoleh LPG bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan.
(Red)
