Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa (12/5/2026).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata.
Rapat strategis tersebut tidak hanya membahas pengendalian inflasi daerah, tetapi juga dirangkaikan dengan agenda Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Ketiga forum itu dipadukan dalam satu pertemuan besar guna memastikan stabilitas harga pangan sekaligus memperluas akses layanan keuangan digital bagi masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dalam sambutannya menegaskan pentingnya langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Ia menyoroti tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian TPID, yakni strategi pengendalian harga pangan, pemantauan intensif harga kebutuhan pokok, serta kesiapan menghadapi potensi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
Menurutnya, pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas seperti daging sapi, cabai, dan bumbu dapur cenderung meningkat signifikan saat momentum hari besar keagamaan.
“TPID harus hadir sebagai garda terdepan untuk memastikan kenaikan harga tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, yang memimpin jalannya rapat, menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi keuangan di daerah.
Salah satu langkah yang terus didorong adalah pemanfaatan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam transaksi sehari-hari masyarakat.
QRIS merupakan standar pembayaran digital nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, memungkinkan satu kode QR digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran digital maupun mobile banking.
Melalui sistem tersebut, masyarakat cukup memindai kode QR, memasukkan nominal pembayaran, lalu melakukan konfirmasi menggunakan PIN untuk menyelesaikan transaksi secara cepat dan aman.
“Digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memberikan kemudahan dan keamanan transaksi bagi masyarakat,” menjadi pesan utama yang mengemuka dalam forum tersebut.
Pertemuan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Soppeng, termasuk Kapolres, Dandim 1423, dan Kajari Soppeng.
Selain itu hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah, anggota DPRD, sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Soppeng, Badan Pusat Statistik (BPS), BRI Cabang Soppeng, Bank Sulselbar Cabang Soppeng, serta BUMD PT Lamataesso Mattappaarires.
Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan sektor keuangan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah membutuhkan sinergi lintas sektor demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
(Red)
