Mandailing Natal, Kabartujuhsatu.news, Praktik tambang emas ilegal (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan tajam publik. Aktivitas yang disebut-sebut semakin brutal dan tak terkendali ini bahkan memunculkan dugaan serius: adanya keterlibatan oknum aparat dalam melindungi operasi ilegal tersebut.
Sorotan keras datang dari Bendahara SATMA AMPI Mandailing Natal, Muhammad Saleh. Ia secara tegas mengecam maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai telah merusak lingkungan secara masif dan sistematis.
“Ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa. Ini sudah masuk kategori kejahatan lingkungan yang terstruktur dan diduga mendapat perlindungan dari oknum aparat. Ini bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Saleh dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026).
Berdasarkan laporan masyarakat, praktik PETI menggunakan alat berat seperti excavator terus berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Lingga Bayu, Siabu, Batang Natal, hingga Kotanopan.
Aktivitas tersebut disebut telah menghancurkan ekosistem sungai,
menyebabkan air menjadi keruh dan tercemar, merusak kawasan hutan secara luas serta mengancam kehidupan masyarakat sekitar.
Kondisi ini dinilai semakin mengkhawatirkan karena terjadi secara terbuka dan berulang, tanpa penindakan yang tegas.
Yang paling mengejutkan, muncul dugaan bahwa aktivitas ilegal ini tidak berdiri sendiri. Justru, ada indikasi kuat keterlibatan oknum dari institusi penegak hukum dan militer.
Bahkan, beredar kabar adanya pembagian wilayah “beking” tambang yang mengindikasikan praktik ini sudah berjalan secara terorganisir.
“Kalau benar ada pembagian wilayah, ini artinya bukan kasus kecil. Ini jaringan besar yang harus dibongkar sampai ke akar,” ujar Saleh.
SATMA AMPI Madina juga menyoroti lemahnya penegakan hukum selama ini. Oknum yang diduga terlibat disebut hanya dipindahkan tugas tanpa proses hukum yang transparan.
Langkah tersebut dinilai tidak memberikan efek jera dan justru memperkuat dugaan adanya pembiaran.
“Kami tidak butuh mutasi. Kami butuh proses hukum yang terbuka dan tegas. Siapapun harus diproses tanpa pandang bulu,” katanya.
Sebagai bentuk sikap, SATMA AMPI Mandailing Natal menyampaikan lima tuntutan utama:
Mendesak Mabes Polri turun langsung mengusut dugaan keterlibatan oknum kepolisian
Meminta Denpom dan Pangdam I/Bukit Barisan melakukan investigasi terhadap oknum TNI
Menuntut penutupan total tambang ilegal dengan alat berat
Mendesak penindakan terhadap pemodal dan mafia tambang
Meminta perlindungan bagi wartawan dan masyarakat yang mengungkap kasus ini
Saleh menegaskan, jika aparat negara justru menjadi pelindung kejahatan, maka kepercayaan publik akan runtuh.
Ia juga membuka kemungkinan membawa persoalan ini ke tingkat nasional melalui aksi terbuka jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang. Kalau ini terus dibiarkan, kami akan bergerak lebih besar,” tegasnya.
(Magrifatulloh)
