Medan, Kabartujuhsatu.news,– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang kian marak di berbagai wilayah Sumatera Utara. Organisasi lingkungan tersebut menyatakan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tanpa kompromi terhadap para pelaku.
Dalam pernyataan resminya pada Jumat (3/4/2026), WALHI Sumut menilai bahwa praktik tambang tanpa izin telah menimbulkan dampak serius, baik dari sisi ekologis maupun sosial. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berpotensi meninggalkan krisis berkepanjangan bagi generasi mendatang.
“Tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah ancaman nyata terhadap ekosistem dan keselamatan masyarakat. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik yang merusak ini,” ujar perwakilan WALHI Sumut.
Maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah kabupaten/kota disebut telah memicu berbagai persoalan lingkungan, mulai dari kerusakan hutan, pencemaran air, hingga meningkatnya risiko bencana seperti longsor dan banjir bandang. Dalam banyak kasus, masyarakat sekitar menjadi pihak yang paling terdampak.
WALHI menilai, lemahnya pengawasan serta masih adanya celah dalam penegakan hukum menjadi faktor utama yang membuat praktik ini terus berlangsung. Oleh karena itu, mereka mendorong aparat, baik dari Kepolisian maupun penegak hukum lingkungan hidup, untuk melakukan operasi terpadu dalam menertibkan lokasi-lokasi tambang ilegal.
Salah satu poin penting yang disoroti WALHI Sumut adalah perlunya penegakan hukum yang menyeluruh dan tidak tebang pilih. Mereka menekankan bahwa selama ini penindakan sering kali hanya menyasar pekerja lapangan, sementara aktor utama di balik operasi tambang ilegal justru luput dari jeratan hukum.
“Jika hanya pekerja yang ditindak, maka praktik ini tidak akan pernah berhenti. Harus ada keberanian untuk menyentuh para pemodal dan aktor intelektual yang mengendalikan aktivitas ini dari belakang,” tegasnya.
Menurut WALHI, penindakan terhadap jaringan pemodal akan memberikan efek jera yang lebih kuat dan mampu memutus rantai bisnis ilegal yang selama ini terus beroperasi.
Selain penegakan hukum, WALHI Sumut juga mengingatkan pentingnya langkah lanjutan pasca-penertiban tambang ilegal. Lahan yang telah rusak akibat aktivitas tambang harus segera direhabilitasi melalui program reklamasi yang terencana dan berkelanjutan.
Upaya ini dinilai krusial untuk mencegah dampak lanjutan seperti erosi, longsor, hingga banjir yang berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah terdampak.
WALHI Sumut berharap, melalui langkah tegas dan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, keadilan lingkungan di Sumatera Utara dapat benar-benar terwujud.
Mereka juga menegaskan bahwa penindakan terhadap tambang ilegal harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam secara menyeluruh, sehingga tidak lagi memberi ruang bagi praktik eksploitasi yang melanggar hukum.
“Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal keberpihakan terhadap lingkungan dan keselamatan rakyat,” tutup pernyataan tersebut.
(RZ)
