Soppeng, Kabartujuhsatu.news,– Sejumlah masyarakat menghadiri kegiatan open house yang digelar Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, di rumah jabatan Wakil Bupati Soppeng yang berlokasi di Jalan Pemuda, Sabtu (21/3/2026).
Kegiatan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle bersama Wakil Ketua TP PKK, dr. Rahmawati, tampak menyambut langsung para tamu yang hadir dari berbagai kalangan masyarakat.
Sejumlah komunitas turut meramaikan kegiatan tersebut, termasuk komunitas Warkop Olleng.
Hadir pula salah satu Komisaris PT Perseroda Mattappa, Firdaus, S.Sos, yang ikut berbaur bersama pengurus Bazanas Kasniadi dalam momen silaturahmi tersebut.
Dalam kesempatan itu, para tamu tidak hanya disuguhi hidangan khas berupa coto, yang menjadi tradisi setiap perayaan hari raya di kediaman Wakil Bupati, tetapi juga terlibat dalam diskusi santai membahas berbagai isu terkini.
Salah satu topik yang mencuat dalam perbincangan adalah surat edaran Menteri Dalam Negeri yang mengimbau agar kegiatan open house dan halal bihalal dapat dikurangi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Soppeng menyampaikan pandangannya secara terbuka.
Menurutnya, kegiatan seperti open house memiliki nilai penting dalam mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga perlu disikapi secara bijak.
Selain itu, wacana penerapan sistem kerja empat hari dalam sepekan juga menjadi bahan diskusi menarik dalam pertemuan tersebut.
Selle KS Dalle menilai bahwa kebijakan tersebut akan sulit untuk diterapkan, khususnya di daerah.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar aparatur pemerintah di daerah memiliki tugas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, sehingga membutuhkan kehadiran yang lebih intens.
“Hal itu agak sulit direalisasikan karena para pejabat, khususnya di daerah, bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat sehingga tidak bisa menerapkan sistem empat hari kerja,” ujarnya.
Ia mencontohkan beberapa sektor pelayanan publik seperti Puskesmas, kepala desa (kades), dan lurah yang memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat dan membutuhkan pelayanan yang berkesinambungan.
Meski demikian, ia menambahkan bahwa untuk level kecamatan, penerapan sistem kerja tersebut mungkin lebih memungkinkan, meskipun tetap perlu kajian lebih lanjut.
Kegiatan open house ini pun menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat, dalam suasana santai namun penuh makna.
(Red)
