Gayo Lues, Kabartujuhsatu.news, Setahun duet kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues, Suhaidi–Maliki, berjalan, publik mulai melakukan evaluasi atas arah dan capaian pemerintahan di negeri seribu bukit tersebut. Harapan besar yang mengemuka saat pelantikan—mulai dari percepatan pembangunan, reformasi tata kelola, hingga keberpihakan kepada masyarakat kecil kini diuji oleh realitas di lapangan.
Pengamat Kebijakan Publik, Syahputra Ariga, S.I.P, menyampaikan analisis kritisnya secara terbuka. Ia menegaskan bahwa refleksi ini bukan serangan personal, melainkan bentuk tanggung jawab intelektual untuk memastikan pemerintahan berjalan pada rel yang benar.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal indikator. Pemerintahan harus diukur dari efektivitas kebijakan, bukan dari banyaknya seremoni,” ujar Syahputra tegas.
Menurut Syahputra, struktur ekonomi di Kabupaten Gayo Lues masih bertumpu pada sektor pertanian tradisional dengan nilai tambah rendah. Komoditas unggulan seperti kopi, nilam, dan serai wangi belum menunjukkan langkah hilirisasi yang konkret.
Ia menyoroti tiga persoalan utama:
1. Belum ada terobosan hilirisasi komoditas unggulan.
2. Minimnya investasi swasta akibat persoalan infrastruktur dan kepastian regulasi.
3. Lapangan kerja produktif yang belum tumbuh signifikan.
Ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih dominan, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan lonjakan berarti. Dampaknya, kata dia, dirasakan langsung oleh masyarakat melalui daya beli yang stagnan dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Ini bukan sekadar angka pertumbuhan di atas kertas. Ini soal kesejahteraan riil di dapur masyarakat, apalagi banyak warga masih berjuang pascabencana,” tegasnya.
Tahun pertama kepemimpinan Suhaidi–Maliki juga diwarnai banjir dan longsor yang melumpuhkan sejumlah kecamatan. Jalan putus, lahan pertanian rusak, dan desa terisolasi menjadi potret situasi darurat kala itu.
Syahputra menilai kekecewaan masyarakat bukan pada bencananya, melainkan pada respons kebijakan yang dianggap belum sistematis.
Ia menyoroti Minimnya sistem mitigasi jangka panjang, Tidak adanya konsep pemulihan yang jelas dari awal hingga tahap rehabilitasi, Kebijakan yang dinilai lebih dominan simbolik ketimbang struktural.
“Setahun pertama seharusnya menjadi momentum memperkuat tata ruang berbasis risiko, memperbaiki drainase, dan membangun infrastruktur tangguh. Yang terlihat justru seremoni kunjungan dan penyerahan bantuan,” katanya.
Di sektor pelayanan publik, ia menyebut agenda reformasi birokrasi masih sebatas retorika. Keluhan masyarakat terkait lambannya pelayanan administrasi, distribusi bantuan yang belum transparan, hingga kondisi jalan antar desa yang belum layak masih terdengar.
“Reformasi birokrasi tidak cukup dengan deklarasi. Harus ada digitalisasi layanan, pengawasan ketat terhadap OPD, dan sistem evaluasi berbasis kinerja,” ujarnya.
Syahputra mengakui terdapat klaim perbaikan pada penanganan stunting. Namun ia menekankan bahwa indikator kesejahteraan lain seperti kemiskinan dan pengangguran terselubung belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Ia mempertanyakan apakah program sosial telah terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi keluarga, atau masih bersifat bantuan jangka pendek.
Dalam perspektif kebijakan publik, Syahputra menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan daerah dapat diukur dari tiga aspek:
1. Efektivitas – Apakah kebijakan menghasilkan perubahan nyata.
2. Efisiensi – Apakah belanja daerah tepat guna dan berdampak langsung.
3. Responsivitas – Apakah pemerintah adaptif terhadap persoalan di lapangan.
Menurutnya, dalam satu tahun terakhir, kepemimpinan Suhaidi–Maliki masih berada pada tahap administratif dan simbolik, belum sepenuhnya transformasional.
Belum terlihat secara jelas:
Roadmap ekonomi jangka menengah yang progresif.
Strategi mitigasi bencana berbasis data spasial.
Reformasi fiskal untuk memperkuat PAD.
Tahun Kedua Jadi Pembuktian, Meski kritis, Syahputra menegaskan bahwa evaluasi ini adalah bentuk harapan. Masyarakat Gayo Lues, katanya, menginginkan akses infrastruktur yang benar-benar mulus, pertanian yang naik kelas, birokrasi yang cepat dan bersih, serta pemerintahan yang hadir sebelum rakyat mengeluh.
“Kepemimpinan bukan tentang berapa banyak acara digelar, melainkan seberapa besar dampaknya dirasakan rakyat. Jika tahun pertama adalah adaptasi, maka tahun kedua harus menjadi tahun pembuktian,” pungkasnya.
Evaluasi publik kini menjadi cermin bagi pemerintah daerah: apakah akan bertahan pada pola simbolik, atau berani melompat menuju perubahan substantif yang dirasakan nyata oleh masyarakat.
(Mohammad)
