Mesir, Kabartujuhsatu.news, Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya peran agama dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hal tersebut disampaikan Menag saat menjadi pembicara dalam konferensi internasional yang diselenggarakan Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir, Senin (19/1/2026).
Konferensi internasional ini dihadiri oleh Menteri Wakaf Mesir sekaligus Ketua Dewan Tertinggi Urusan Islam, Prof. Dr. Usamah Al-Sayyid Al-Azhari, serta para ulama, cendekiawan, intelektual, dan peneliti dari berbagai negara. Menag Nasaruddin Umar hadir didampingi Direktur Penerangan Agama Islam Muchlis M Hanafi dan Tenaga Ahli Menteri Agama Bunyamin Yafid.
Mengawali paparannya, Menag menyampaikan salam hangat dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sekaligus apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi atas dukungannya terhadap penyelenggaraan konferensi tersebut.
Dalam forum internasional itu, Menag menjelaskan bahwa tanggung jawab manusia dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan upaya mencari penghidupan, tetapi juga memiliki dimensi moral, amanah sosial, dan kesadaran ekologis untuk memakmurkan bumi.
“Dalam kerangka inilah, kami menegaskan pentingnya apa yang kami sebut sebagai ekoteologi, yakni cara pandang yang memahami hubungan antara manusia dan lingkungan berdasarkan prinsip amanah dan tanggung jawab etis,” tegas Menag.
Menurut Menag, dalam Islam bumi bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan Ilahi yang harus dijaga keseimbangannya. Karena itu, pembangunan dan aktivitas profesional apa pun yang merusak harmoni alam sejatinya bertentangan dengan tujuan ibadah dan hakikat pembangunan peradaban.
Menag juga menyambut baik pandangan Menteri Wakaf Mesir yang menegaskan bahwa pembangunan peradaban merupakan kewajiban dalam Islam. Ia mengaitkan hal tersebut dengan pemikiran cendekiawan Muslim asal Aljazair, Malik bin Nabi, yang menyatakan bahwa peradaban bukan sekadar akumulasi materi, melainkan bangunan kemanusiaan dan moral yang utuh.
“Peradaban tidak akan tumbuh hanya dari kemajuan teknologi atau kekayaan material. Ia membutuhkan dorongan moral dan spiritual yang mengendalikan naluri manusia, memberi makna pada waktu, dan mengubah tanah dari sekadar bahan mentah menjadi nilai peradaban,” ujar Menag.
Menag menegaskan bahwa persoalan keterbelakangan, ketergantungan, dan kekosongan nilai tidak dapat diselesaikan dengan meniru atau mengimpor produk peradaban yang sudah jadi. Sebaliknya, solusi harus dimulai dari perbaikan kualitas manusia dan relasinya dengan nilai, kerja, dan waktu.
“Peradaban tidak akan bangkit kecuali ketika semangat keagamaan terbangun dalam nurani manusia, bukan sebagai ritual kaku, tetapi sebagai energi moral yang mengendalikan perilaku dan membebaskan akal,” pesannya.
Dalam konteks perkembangan kecerdasan buatan, Menag menilai tantangan utama bukan terletak pada kecanggihan algoritma, melainkan pada penjagaan sisi kemanusiaan manusia. Dunia, menurutnya, tidak hanya membutuhkan profesi yang cerdas, tetapi juga profesi yang beretika dan bernurani.
“Peran agama hari ini adalah menjadi kompas moral bagi kemajuan, penjamin martabat manusia, serta penjaga makna kerja dan profesi dalam dunia yang bergerak cepat,” jelasnya.
Menag memaparkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, terus berupaya mengaitkan pendidikan keagamaan dengan nilai-nilai profesional dan penguatan etika kerja di lembaga negara maupun masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah isu kecerdasan buatan dan kaitannya dengan otoritas keagamaan.
Ia menegaskan bahwa kecerdasan buatan, sebesar apa pun kemampuan analisisnya, tidak dapat menggantikan nurani keagamaan, ijtihad manusia, dan rujukan etika. AI harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai sumber mandiri dalam penetapan fatwa atau bimbingan keagamaan.
“Tantangan sesungguhnya bukan pada penggunaan AI, tetapi pada bagaimana ia diatur dan dikendalikan agar manusia tetap memimpin, dan agama tetap menjadi sumber hidayah serta makna,” ujarnya.
Menag menutup paparannya dengan menekankan bahwa otoritas keagamaan di era AI bukanlah otoritas teknis, melainkan otoritas ilmiah dan moral yang memadukan teks, akal, realitas, dan maqashid syariah, serta kesadaran terhadap perubahan zaman.
“Dunia hari ini tidak kekurangan para ahli, tetapi kekurangan nilai yang menuntun keahlian itu. Kita tidak hanya membutuhkan akal yang maju, tetapi juga akhlak yang kokoh dan tanggung jawab peradaban,” pungkas Menag.
(Red)
