Makassar, Kabartujuhsatu.news, Kondisi pelayanan kesehatan di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menuai sorotan keras. Rusaknya ambulans laut yang menjadi sarana vital rujukan medis antarpulau dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan kegagalan tata kelola pemerintahan daerah yang berujung pada penderitaan masyarakat.
Tokoh muda Bombana sekaligus Sekretaris Wilayah Tani Merdeka Indonesia DPW Sulawesi Selatan, Alfian Renaldy, menyebut situasi ini sebagai tragedi kemanusiaan yang nyata.
Ia menyoroti fakta bahwa warga Kabaena harus mengeluarkan biaya hingga Rp3 juta untuk menyewa transportasi laut saat membutuhkan rujukan medis darurat, bahkan untuk memulangkan jenazah ke kampung halaman.
“Ini bukan cerita fiktif, ini realita pahit rakyat Kabaena. Saat sakit atau meninggal dunia, masyarakat dipaksa membayar mahal hanya untuk mendapatkan akses dasar yang seharusnya dijamin negara,” kata Alfian dalam rilis tertulisnya. Selasa (20/1/2025).
Secara hukum, Alfian menegaskan bahwa penyediaan layanan kesehatan adalah kewajiban mutlak negara. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas mewajibkan pemerintah daerah menjamin ketersediaan fasilitas dan akses pelayanan kesehatan yang layak, termasuk di wilayah kepulauan.
“Membiarkan ambulans laut rusak tanpa perbaikan bertahun-tahun adalah bentuk pembiaran. Ini bukan lagi kelalaian biasa, tapi bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia atas kesehatan,” tegasnya.
Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di wilayah yang dikenal kaya sumber daya alam. Pulau Kabaena memiliki potensi tambang dan kekayaan alam lain yang selama ini dieksploitasi dan menyumbang pendapatan bagi daerah, namun manfaatnya dinilai tidak kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai.
Alfian juga menilai kebijakan dan sikap pasif Pemerintah Kabupaten Bombana bertentangan langsung dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke-4 dan ke-6.
Pada Asta Cita ke-4, pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk melalui layanan kesehatan yang berkualitas.
Namun, menurut Alfian, bagaimana mungkin kualitas SDM dapat ditingkatkan jika akses medis dasar saja terhambat oleh mahalnya biaya transportasi laut.
Sementara itu, Asta Cita ke-6 yang menekankan pembangunan dari Desa dan dari bawah demi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dinilai justru diingkari.
Biaya rujukan medis yang tinggi, kata Alfian, semakin memiskinkan masyarakat yang sedang berada dalam kondisi darurat dan duka.
“Pemerintah pusat berbicara tentang Indonesia Emas, tetapi di Bombana, khususnya Kabaena, kita seperti mundur ke era pra-kemerdekaan dalam urusan mobilitas medis,” ujarnya.
Menanggapi klaim Dinas Kesehatan Bombana yang menyebut adanya peminjaman speedboat milik Dinas Perhubungan sebagai solusi sementara, Alfian menilai langkah tersebut hanya bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar.
“Rusaknya ambulans laut menunjukkan tidak adanya manajemen pemeliharaan aset yang terencana. Ini bukti lemahnya pengelolaan anggaran dan aset daerah,” katanya.
Ia pun mempertanyakan ke mana alokasi anggaran kesehatan daerah selama ini, serta mengapa perawatan fasilitas vital seperti ambulans laut tidak menjadi prioritas utama, padahal daerah memperoleh pendapatan dari sektor pertambangan dan sumber daya alam Kabaena.
Sebagai putra daerah Bombana asal Kabaena, Alfian menyatakan sikap tegas dengan mengutuk keras ketidakpedulian pemerintah daerah.
Ia mendesak Bupati Bombana untuk segera mengambil langkah konkret dan berani.
Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain:
Mencopot Kepala Dinas Kesehatan Bombana, karena dinilai gagal secara manajerial dalam mengelola ambulans laut dan layanan kesehatan kepulauan, sehingga membahayakan nyawa masyarakat.
Melakukan audit menyeluruh terhadap alokasi anggaran kesehatan, khususnya terkait operasional dan pemeliharaan armada kesehatan laut yang dinilai tidak transparan.
Menghadirkan solusi permanen, bukan sekadar pinjam-pakai aset dinas lain, melainkan pengadaan ambulans laut yang layak beserta jaminan biaya operasional penuh agar masyarakat tidak lagi menanggung beban saat sakit.
“Jangan biarkan rakyat Kabaena mati pelan-pelan karena birokrasi yang bebal dan tata kelola yang korup secara sistemik,” tegas Alfian.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk melayani, bukan membebani rakyat. “Jika urusan nyawa saja diabaikan, maka Pemerintah Kabupaten Bombana telah gagal menjalankan mandat moral dan hukumnya,” pungkasnya.
(Red)
