Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri Donri, Kabupaten Soppeng, resmi membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah nyata mendukung kebijakan nasional dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.Kamis (8/5/2025).
Pembentukan koperasi ini dilaksanakan dalam musyawarah yang digelar pada Kamis (tanggal), dihadiri oleh pendamping desa, Dekopinda, serta masyarakat setempat.
Menurut Hidayah Mawi, ST, pendamping desa, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program biasa, melainkan implementasi langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025.
“Pendirian koperasi desa ini adalah keputusan Inpres No. 9 Tahun 2025, jadi kita perlu keseriusan untuk menjalankannya,” ujarnya dalam musyawarah tersebut.
Baheri Usba, S.Hut, Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Soppeng, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan koperasi ini sebagai gerakan nyata yang berbeda dari koperasi sebelumnya.
“Mari kita bersama-sama membuktikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini beda dengan yang sebelumnya".
"Kita tunjukkan keseriusan kita dalam menjalankannya,” tegasnya.
Sukarno dari Dekopinda Kabupaten Soppeng menambahkan bahwa pengelolaan koperasi harus berlandaskan prinsip kekeluargaan dan demokratis.
“Mari kita kelola Koperasi Merah Putih ini secara kekeluargaan. Keputusan tertinggi dalam koperasi adalah musyawarah. Keanggotaan bersifat sukarela, dan ada simpanan pokok serta simpanan wajib,” jelasnya.
Musyawarah tersebut juga diwarnai dengan pemutaran video Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan kepada seluruh desa dan kelurahan di Indonesia untuk mendirikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai fondasi ekonomi kerakyatan masa depan.
Dengan terbentuknya koperasi ini, Desa Lalabata Riaja menegaskan diri sebagai pelopor kemandirian ekonomi desa yang berlandaskan gotong royong dan musyawarah.
Koperasi Desa Merah Putih didirikan sebagai wadah ekonomi kerakyatan di Desa Lalabata Riaja, Kabupaten Soppeng.
Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan ekonomi secara demokratis dan kekeluargaan, sesuai dengan kebijakan nasional dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.
(Red)
