Jakarta, Kabartujuhsatu.news,. Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi yang memuat 313 pasal dan 23 bab tersebut kini dapat diakses dan diunduh secara terbuka oleh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan keterbukaan dokumen undang-undang tersebut menjadi bagian penting agar masyarakat dapat memahami secara langsung berbagai ketentuan yang mengatur sektor ketenagakerjaan.
Menurutnya, pekerja, pencari kerja hingga pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta bentuk pelindungan yang diatur dalam regulasi tersebut.
"Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum," ujar Yassierli dalam keterangan resmi Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).
UU Nomor 27 Tahun 2026 mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, pemagangan, hingga penempatan tenaga kerja.
Regulasi tersebut juga mengatur perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan pekerja, serta hubungan industrial.
Tidak hanya itu, sejumlah ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan hingga ketentuan pidana turut menjadi bagian dari pengaturan undang-undang tersebut.
Yassierli menegaskan, pelindungan ketenagakerjaan harus diterapkan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menyebut pelindungan tersebut tidak hanya berlaku ketika seseorang telah bekerja, tetapi juga mencakup proses persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga masa purna kerja.
"Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja," jelasnya.
Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
Selanjutnya, UU Nomor 27 Tahun 2026 disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Dalam ketentuan peralihannya, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru.
Masyarakat, khususnya pekerja dan pelaku usaha, dapat mempelajari secara langsung isi lengkap regulasi tersebut melalui laman resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara di:
https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026
Dengan tersedianya dokumen tersebut secara terbuka, masyarakat diharapkan dapat memahami ketentuan hukum yang menjadi dasar pelindungan dan penyelenggaraan hubungan ketenagakerjaan di Indonesia.
(Red)
