Gambar illustrasi
Kolaka Utara, Kabartujuhsatu.news, Dugaan ketidakadilan dalam penanganan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menjadi sorotan. Sejumlah ASN mengaku masih mengalami tekanan meski telah dikembalikan setelah menjalani masa nonjob selama kurang lebih lima hingga enam bulan.
Salah seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kepada media ini, Jumat (13/11/2026), bahwa persoalan yang mereka alami belum berakhir. Setelah dikembalikan ke jabatan semula, mereka justru mengaku kembali menghadapi dugaan intimidasi.
"Betul, kami sudah dikembalikan karena pelanggaran yang dilakukan sebelumnya. Namun, setelah itu kami kembali mendapat intimidasi," ungkapnya.
Ia juga menuding adanya dugaan rekayasa persoalan absensi yang kemudian dijadikan dasar dalam proses sidang kode etik.
"Sudah disidang kode etik lagi, kemudian dibuatkan masalah absensi. Kehadiran kami seolah-olah direkayasa hingga tercatat puluhan hari tidak masuk kantor, dengan tujuan agar kami bisa diberhentikan," tuturnya.
Selain persoalan absensi, ASN tersebut turut mempertanyakan komposisi tim pemeriksa dalam sidang kode etik. Menurutnya, terdapat anggota tim yang dinilai memiliki jabatan dan pangkat lebih rendah dibandingkan ASN yang diperiksa.
"Yang aneh, ada tim yang menyidangkan kami justru memiliki jabatan dan pangkat lebih rendah daripada yang disidang. Bahkan, ada pejabat setingkat kepala bidang yang ikut menyidangkan pejabat setingkat kepala bagian. Padahal, menurut pemahaman kami, tim pemeriksa seharusnya memiliki kedudukan yang sesuai dengan ketentuan," jelasnya.
Ia berharap penerapan aturan disiplin dan kode etik ASN dilakukan secara konsisten, transparan, serta tidak tebang pilih.
Menurutnya, penegakan disiplin semestinya berlaku kepada seluruh ASN tanpa pengecualian, termasuk terhadap mereka yang pernah tersangkut kasus hukum maupun yang diduga lama tidak menjalankan tugas kedinasan.
"Kalau memang mau menegakkan kode etik dan disiplin, seharusnya berlaku untuk semua ASN. Jangan hanya kami yang sebelumnya dinonjobkan menjadi sasaran," tambahnya.
Di akhir keterangannya, sumber tersebut melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Bupati Kolaka Utara, Nurahman, yang dinilainya belum mampu menghadirkan rasa keadilan di lingkungan birokrasi.
"Aneh betul kepemimpinan sekarang. Menurut saya, ini kepemimpinan yang paling buruk," cetusnya.
Hingga berita ini disusun, tudingan terkait dugaan intimidasi, rekayasa absensi, serta proses sidang kode etik tersebut masih merupakan keterangan sepihak dari sumber yang bersangkutan.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Kolaka Utara, pihak terkait, maupun tim pemeriksa kode etik agar persoalan ini dapat dijelaskan secara objektif dan berimbang.
(Red)
