Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Penanganan perkara dugaan penyalahgunaan bantuan alat berat dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng mendapat perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (LSM SIDIK).
Ketua LSM SIDIK, Mahmud Cambang, bahkan turun langsung mengunjungi lokasi penyimpanan enam unit excavator yang telah disita oleh pihak kejaksaan sebagai bagian dari proses penyidikan perkara tersebut, Sabtu (21/11/2026).
Dari hasil peninjauannya, Mahmud menyebutkan bahwa enam unit alat berat yang diamankan terdiri atas lima excavator merek Komatsu yang merupakan bantuan Kementan RI dan satu unit merek Volvo.
"Sejauh ini sudah enam unit excavator yang berhasil diamankan Kejaksaan Negeri Soppeng. Lima unit merek Komatsu dan satu unit merek Volvo, Ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan penyalahgunaan bantuan alat berat," jelasnya.
Mahmud menilai langkah penyitaan tersebut menjadi bagian penting dalam mengungkap perkara yang diduga berlangsung dalam rentang waktu 2018 hingga 2026.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejari Soppeng atas upaya penanganan perkara tersebut. Menurutnya, proses hukum harus terus dikawal agar berjalan secara terbuka, profesional, dan tidak berhenti pada penyitaan barang bukti semata.
Mahmud berharap penyidik dapat menelusuri seluruh aspek yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan bantuan alat berat tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat.
"Apresiasi kami kepada Kejaksaan Negeri Soppeng. Kami berharap pengusutan perkara ini terus dikawal hingga tuntas sehingga memberikan kepastian hukum dan tidak ada pihak yang kebal di hadapan hukum," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa LSM SIDIK akan terus mengikuti perkembangan penyidikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum.
Baginya, bantuan alat berat dari pemerintah seharusnya dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk mendukung sektor pertanian dan kepentingan masyarakat.
Karena itu, pengusutan perkara ini diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan bantuan tersebut, sekaligus memastikan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
(Red)




