Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Soppeng-Wajo, Archie Arus Bakti, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 di Kubba, Kelurahan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng, Sabtu (21/11/2026) siang.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrat yang bertugas di Komisi C bidang keuangan daerah, termasuk pengelolaan aset dan pendapatan daerah tersebut, hadir untuk menyampaikan informasi terkait program pemerintah provinsi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Mengawali kegiatan, Ketua Bappilu Partai Demokrat Kabupaten Soppeng, Andi Mallingkara, menegaskan bahwa kehadiran Archie Arus Bakti bukan dalam rangka kampanye politik, melainkan untuk bersilaturahmi dan mendengarkan langsung berbagai aspirasi masyarakat, khususnya warga Kubba, ujarnya dihadapan dua ratusan warga.
Ia juga memperkenalkan Archie Arus Bakti sebagai keponakan Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, yang disebutnya merupakan representasi dari Wakil Bupati Soppeng.
Andi Mallingkara mengungkapkan bahwa dirinya sebelumnya pernah bersilaturahmi dengan masyarakat dalam momentum berbeda, yakni saat kampanye pasangan Sukses.
Sementara itu, Archie Arus Bakti mengawali pertemuannya dengan menyapa dan menyalami warga yang hadir. Ia menyebut masyarakat yang ditemuinya sebagai orang tua dan saudara yang perlu dihormati.
Politisi muda asal Gorie, Kecamatan Marioriwawo, yang akrab disapa Bakti tersebut juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan kedatangannya dari jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan itu difasilitasi Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Lalabata, Rustan Amin, yang akrab disapa Taggi.
Dalam pemaparannya, Archie menjelaskan sejumlah program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah direalisasikan melalui program Multi Years dengan nilai anggaran mencapai Rp8 triliun, termasuk sejumlah kegiatan yang menyentuh Kabupaten Soppeng.
Ia menyebut tahun depan akan menjadi tahap akhir pelaksanaan program Multi Years tersebut.
Di hadapan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan kaum perempuan, Archie juga mengakui bahwa kondisi fiskal tahun ini cukup menantang akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Meski demikian, menurutnya, sejumlah program pembangunan tetap berjalan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat yang kini dapat disalurkan langsung ke daerah.
Ia menjelaskan adanya perubahan skema penganggaran antara pemerintahan sebelumnya dan sekarang. Jika sebelumnya sejumlah anggaran harus melalui pemerintah provinsi sebelum diteruskan ke kabupaten/kota, kini terdapat program yang dapat langsung menyentuh daerah.
Sebagai contoh, ia menyebut program rehabilitasi jaringan pengairan serta pengadaan sumur bor untuk mendukung kebutuhan petani.
Memasuki sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait kondisi beberapa ruas jalan provinsi di Sulawesi Selatan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Masyarakat berharap DPRD Sulsel dapat lebih tegas menjalankan fungsi penganggaran
(Red)
