Surabaya, Kabartujuhsatu.news, Judi daring di Jawa Timur dinilai telah berkembang menjadi persoalan sosial yang mengancam ketahanan keluarga. Dampaknya bukan lagi sekadar kehilangan uang, tetapi dapat berujung pada keretakan rumah tangga, persoalan ekonomi hingga anak kehilangan kehadiran orang tua.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah lebih agresif dalam memutus akses terhadap situs maupun platform yang digunakan untuk aktivitas judi daring.
Menurut Yordan, pemerintah pusat harus mempercepat proses pemblokiran dan take down terhadap platform perjudian yang terus bermunculan dengan berbagai modus.
“Pencegahan secara teknologi dari pusat harus jauh lebih cepat dan presisi,” tegas Yordan, Senin (5/10/2026).
Ia menilai persoalan judi daring tidak bisa hanya dilihat dari sisi pelanggaran hukum. Dampaknya terhadap masyarakat sudah masuk ke ruang domestik dan turut dirasakan anggota keluarga yang sama sekali tidak terlibat dalam aktivitas perjudian.
Yordan mencontohkan kasus yang dialami Asmaul, warga Tuban, Jawa Timur. Suaminya terseret perkara terkait aplikasi Higgs Games Island (HGI) dan divonis satu tahun penjara.
Akibat perkara tersebut, dua anak Asmaul, masing-masing masih duduk di kelas 3 sekolah dasar dan berusia balita, harus menjalani sekitar tujuh bulan tanpa kehadiran sang ayah.
Bagi Yordan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efek judi daring dapat merembet jauh melampaui pelaku. Ketika seseorang terjerat perjudian, keluarga ikut menanggung konsekuensi sosial, ekonomi hingga psikologis.
“Dampaknya bukan hanya kehilangan uang. Hubungan rumah tangga terganggu, ekonomi keluarga ikut tertekan, bahkan anak-anak bisa kehilangan hak mendapatkan pendampingan orang tua secara utuh,” ujarnya.
Jangan Hanya Kejar Pemain
Yordan yang juga duduk sebagai anggota Komisi A DPRD Jatim menilai strategi pemberantasan judi daring harus diarahkan kepada sumber persoalan.
Ia mengkritisi pola penanganan yang hanya berfokus pada pengguna. Menurutnya, penindakan terhadap pemain tidak akan menyelesaikan masalah selama penyedia layanan dan pengembang platform masih bebas beroperasi.
“Menangkap pemain hanya memadati lapas tanpa menyelesaikan akar masalah. Penegakan hukum harus fokus mengejar penyedia jasa dan pengembang aplikasi,” tegasnya.
Ia mendorong aparat penegak hukum mengembangkan penindakan hingga ke jaringan yang berada di balik pengoperasian platform perjudian.
Sementara bagi masyarakat yang sudah mengalami kecanduan, Yordan menilai pendekatan pemulihan juga diperlukan. Pendampingan psikologis, edukasi digital serta pemulihan kemampuan mengelola keuangan keluarga dinilai penting untuk mencegah korban kembali terjerumus.
Modus Judi Makin Sulit Dikenali
Yordan juga menyoroti pola promosi judi daring yang semakin beragam. Sejumlah platform dikemas menyerupai aplikasi permainan atau gim, sehingga masyarakat, terutama kelompok usia muda, dapat dengan mudah mengaksesnya tanpa menyadari konsekuensi yang ditimbulkan.
Karena itu, menurut dia, pemutusan akses harus berjalan beriringan dengan penguatan literasi digital.
Di tingkat daerah, DPRD Jatim juga mendorong optimalisasi regulasi mengenai ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai bagian dari upaya menghadapi persoalan sosial akibat judi daring.
Yordan memastikan DPRD Jatim akan terus mengawal koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan judi daring.
Dukungan anggaran untuk sosialisasi, edukasi keamanan digital dan peningkatan literasi masyarakat juga didorong dalam pembahasan APBD mendatang.
Bagi Yordan, judi daring bukan lagi sekadar persoalan aktivitas ilegal di ruang digital.
Ketika kecanduan membuat ekonomi keluarga hancur, orang tua terjerat perkara hukum dan anak-anak harus menanggung akibatnya, judi daring telah berubah menjadi ancaman serius terhadap ketahanan sosial dan keluarga.
(Redho)
