Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (Sidik), Mahmud Cambang, mendatangi Koordinator Wilayah (Korwil) PT Waskita, perusahaan BUMN yang menangani pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Soppeng di Lempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Rabu (18/11/2026).
Kedatangan Mahmud tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya pada awal Oktober 2026. Saat itu, Korwil Waskita, Poernomo, disebut telah berjanji menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
Namun, hingga kini, persoalan belum tuntas. Mahmud mengaku menerima banyak laporan dari warga Soppeng yang bekerja dalam proyek tersebut terkait upah mereka yang belum dibayarkan.
Sejumlah kontraktor lokal Soppeng yang dikonfirmasi menyebut keterlambatan pembayaran upah pekerja terjadi karena dana dari pihak Waskita belum dicairkan.
Dalam kunjungan tersebut, Mahmud bersama sejumlah wartawan dan elemen LSM awalnya menemui salah seorang staf Waskita yang akrab disapa Pak Tomo.
Namun, Tomo mengaku tidak mengetahui persoalan keuangan perusahaan karena dirinya hanya bertugas sebagai staf. Ia juga menyampaikan bahwa bagian keuangan maupun pimpinan, dalam hal ini Korwil Poernomo, sedang tidak berada di tempat.
Beberapa saat kemudian, Poernomo tiba di lokasi. Saat dikonfirmasi mengenai keterlambatan pembangunan, ia justru mengarahkan agar persoalan tersebut ditanyakan kepada pihak PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Aswar Anas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
"Silakan dikonfirmasi ke pihak PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. Kami hanya berkontrak dengan PUPR Provinsi Sulawesi Selatan," kata Poernomo.
Mengenai alasan keterlambatan pekerjaan, Poernomo kembali meminta agar hal tersebut dikonfirmasi kepada pihak PUPR Sulsel.
Sementara terkait laporan pekerja yang belum menerima upah, ia mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Bahkan, Poernomo meminta agar kontraktor lokal yang mengaku bekerja sama dengan Waskita menunjukkan legalitas perusahaannya.
Meski demikian, dalam pertemuan itu terungkap bahwa salah satu kontraktor lokal yang bekerja sama dengan Waskita telah melakukan pembicaraan terkait pembayaran. Pihak Waskita disebut menjanjikan pembayaran pada 28 November 2026.
Menanggapi hal tersebut, Mahmud menegaskan akan kembali menagih komitmen tersebut. Ia bahkan mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah lebih besar apabila janji pembayaran tidak direalisasikan hingga batas waktu yang telah disampaikan.
"Kami hanya memperjuangkan masyarakat kecil yang bekerja. Mereka sudah mengeluarkan tenaga, sehingga hak mereka harus dibayarkan," tegas Mahmud.
Di tempat yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Soppeng, A. Jumawi, turut menyoroti sikap pihak Waskita yang dinilainya kurang transparan dalam memberikan informasi terkait pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
Menurut Jumawi, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan dan progres pembangunan fasilitas pendidikan yang menggunakan anggaran negara.
Ia juga mengungkapkan bahwa upaya wartawan untuk memperoleh konfirmasi dari pihak Waskita selama ini disebut tidak mendapatkan respons. Bahkan, terdapat dugaan nomor WhatsApp wartawan diblokir oleh pihak terkait.
"Publik berhak mengetahui sejauh mana progres pembangunan Sekolah Rakyat ini. Pembangunan ini menggunakan uang rakyat, sehingga masyarakat juga berhak mendapatkan informasi secara terbuka," ujarnya.
Jumawi meminta pihak Waskita lebih terbuka kepada media dan masyarakat serta tidak menutup-nutupi informasi mengenai pelaksanaan proyek tersebut.
Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Soppeng dapat segera diselesaikan sehingga fasilitas pendidikan itu bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan para siswa dapat belajar dengan aman serta nyaman.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir Akbar, Ariyanto Kasus, Alfred, Firman, A. Irfan, serta sejumlah wartawan lainnya.
(Red)
