Luwu Timur, Kabartujuhsatu.news, Rencana kegiatan pengeboran PT Prima Utama Lestari (PT PUL) di Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, mendapat penolakan dari sejumlah warga.
Penolakan itu mencuat dalam rapat sosialisasi yang digelar di Kantor Desa Atue, Senin (21/9/2026). Forum yang sedianya membahas rencana kegiatan perusahaan tersebut akhirnya tidak berjalan sesuai agenda setelah warga datang membawa spanduk penolakan dan menyampaikan sejumlah keberatan.
Rapat digelar berdasarkan undangan Pemerintah Desa Atue yang ditujukan kepada sejumlah pihak, di antaranya PT PUL, PT SIP, BPD, Babinkamtibmas, aparatur desa, kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat dan pemuda.
Namun, sejumlah warga mengaku tidak menerima undangan. Mereka tetap mendatangi lokasi dan mempertanyakan mekanisme pelibatan masyarakat dalam forum tersebut.
Bagi warga, persoalannya bukan sekadar soal perusahaan melakukan kegiatan sosialisasi. Mereka mempertanyakan apakah forum yang digelar telah benar-benar memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat Desa Atue untuk mengetahui, memahami dan menyampaikan pendapat mengenai rencana kegiatan yang dinilai berpotensi berdampak terhadap lingkungan.
Salah satu isu yang paling disorot warga adalah keberadaan sumber air di wilayah Desa Atue.
Sumber air tersebut selama ini dimanfaatkan masyarakat dan salah satunya dikelola oleh PDAM Luwu Timur untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang mengalir ke sejumlah wilayah di sekitarnya.
Kekhawatiran warga muncul karena rencana kegiatan di kawasan pegunungan dinilai perlu dikaji secara serius dari sisi potensi dampaknya terhadap sumber air, baik kualitas maupun keberlanjutannya.
Warga juga menyoroti keberadaan kawasan tambak di Desa Atue yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.
Mereka meminta agar hubungan antara kawasan pegunungan, sistem aliran air dan kawasan tambak turut menjadi perhatian sebelum kegiatan perusahaan dilaksanakan lebih jauh.
Bagi masyarakat, jangan sampai sebuah aktivitas yang membawa nama investasi dan pembangunan justru menimbulkan persoalan lingkungan yang dampaknya harus ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.
Menariknya, warga menegaskan bahwa penolakan tersebut tidak otomatis berarti mereka menutup pintu bagi investasi.
Masyarakat mengakui kehadiran perusahaan dapat memberikan peluang ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat maupun program sosial perusahaan.
Namun, manfaat ekonomi tersebut dinilai tidak boleh berdiri sendiri.
Warga menginginkan agar keberadaan investasi berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan, kepastian keberlanjutan sumber air dan penghormatan terhadap kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah kegiatan.
Karena itu, mereka meminta setiap rencana kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat dibahas secara terbuka dan melibatkan masyarakat secara lebih luas.
Bagi warga yang datang ke lokasi, persoalan utama bukan hanya apakah PT PUL boleh beraktivitas atau tidak.
Yang dipersoalkan adalah sejauh mana masyarakat memperoleh informasi mengenai rencana kegiatan tersebut dan apakah seluruh kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak telah memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan.
Ketika sebagian warga mengaku tidak menerima undangan, sementara agenda sosialisasi tetap berjalan, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana forum tersebut dapat dianggap mewakili suara masyarakat Desa Atue secara keseluruhan.
Aspirasi warga akhirnya disampaikan secara terbuka. Spanduk penolakan dibentangkan dan rapat tidak dapat dilanjutkan sebagaimana agenda awal.
Warga berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan mengenai setuju atau menolak perusahaan.
Mereka meminta adanya pembahasan yang lebih transparan mengenai rencana kegiatan, potensi dampak lingkungan, perlindungan sumber air, keberadaan kawasan tambak serta bentuk manfaat yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat lokal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari manajemen PT Prima Utama Lestari (PT PUL) maupun Pemerintah Desa Atue terkait penolakan tersebut, termasuk mengenai mekanisme sosialisasi dan tuntutan warga terkait perlindungan lingkungan serta sumber air.
Redaksi membuka ruang yang seluas-luasnya bagi PT PUL, Pemerintah Desa Atue maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan atas aspirasi warga tersebut.
(Red)
