Madina, Kabartujuhsatu.news, Dugaan penggunaan aset pemerintah untuk aktivitas di luar kepentingan kedinasan kembali mencuat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.
Sebuah kendaraan berpelat merah yang diduga merupakan mobil operasional Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Madina terekam membawa sejumlah tabung LPG 3 kilogram bersubsidi di kawasan Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Panyabungan.
Rekaman tersebut memantik pertanyaan publik. Pasalnya, kendaraan dinas merupakan aset pemerintah yang pengadaan, pemeliharaan, serta operasionalnya menggunakan anggaran negara. Penggunaannya semestinya memiliki dasar dan berkaitan dengan tugas kedinasan.
Jika kendaraan tersebut benar merupakan aset Diskominfo Madina dan digunakan untuk mengangkut LPG untuk kepentingan pribadi atau aktivitas komersial, persoalan ini tidak lagi sekadar soal penggunaan kendaraan, tetapi menyangkut tata kelola dan pertanggungjawaban aset daerah.
Sorotan juga semakin serius karena barang yang diangkut merupakan LPG 3 kilogram bersubsidi yang distribusinya memiliki ketentuan tersendiri.
Karena itu, publik membutuhkan penjelasan yang terang: siapa yang menggunakan kendaraan tersebut, untuk kepentingan apa, siapa pemilik LPG, dari mana LPG diperoleh, dan ke mana barang tersebut dibawa.
Sekretaris Eksternal FITRAH (Forum Independen Transparansi Anggaran dan Hukum), Saidul Anwar Rangkuti, meminta Pemerintah Kabupaten Madina tidak menganggap persoalan tersebut sebagai hal sepele.
“Kami mendesak Bupati Madina Saifullah Nasution untuk melakukan pemeriksaan secara intensif dan mengevaluasi penggunaan kendaraan dinas tersebut. Jika benar aset pemerintah digunakan untuk kepentingan usaha pribadi, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan,” tegas Saidul Anwar kepada pers di Panyabungan, 21 September 2026.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada identifikasi kendaraan.
Inspektorat, kata dia, perlu menelusuri secara menyeluruh siapa yang menguasai kendaraan, siapa yang mengemudikan, dalam kapasitas apa kendaraan digunakan, serta bagaimana hubungan kendaraan tersebut dengan LPG yang diangkut.
“Jangan sampai fasilitas yang dibeli dan dirawat menggunakan uang rakyat justru digunakan untuk aktivitas yang tidak berkaitan dengan kepentingan kedinasan,” ujarnya.
Dugaan tersebut setidaknya menyisakan tiga hal penting yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan.
Pertama, status kendaraan. Pemerintah perlu memastikan apakah kendaraan dalam rekaman memang merupakan kendaraan dinas Diskominfo Madina, termasuk siapa pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab atas penggunaannya.
Kedua, tujuan pengangkutan. Harus dijelaskan apakah pengangkutan LPG tersebut berkaitan dengan tugas resmi pemerintah atau justru merupakan kegiatan pribadi maupun komersial.
Ketiga, asal dan tujuan LPG. Jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi, aparat terkait dapat melakukan penelusuran lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, persoalan ini bukan semata-mata tentang sebuah mobil berpelat merah yang membawa tabung LPG. Yang menjadi perhatian adalah apakah aset publik digunakan sesuai peruntukannya dan apakah distribusi barang bersubsidi tersebut berjalan sesuai aturan.
Publik kini menunggu langkah konkret Pemkab Madina, terutama Bupati Saifullah Nasution dan Inspektorat Kabupaten Madina, untuk memastikan dugaan tersebut melalui pemeriksaan yang transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemkab Madina maupun Plt Kepala Diskominfo Madina Muhammad Syail Lubis terkait dugaan penggunaan kendaraan dinas tersebut untuk mengangkut LPG 3 kilogram.
Media masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan kaidah jurnalistik.
(Magrifatulloh)
